Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, menegaskan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang semakin merajalela di kalangan elit kekuasaan menjadi akar permasalahan utama yang melanda bangsa saat ini.
Menurutnya, fenomena KKN ini terjadi secara sistematis di semua sektor pemerintahan, mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sudirman menyampaikan bahwa kolusi antarlembaga telah merusak fungsi pengawasan dan keseimbangan yang seharusnya ada dalam tata kelola negara. Bahkan, lembaga yang diharapkan menjaga integritas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru turut terseret dalam masalah ini.
“Kolusi telah meruntuhkan sistem kontrol antar lembaga, sementara nepotisme kini kian terang-terangan diperlihatkan oleh pemimpin tertinggi negara,” ujar Sudirman Said di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Ia juga menyoroti kebijakan yang cenderung memaksakan kehendak pribadi dengan menempatkan anggota keluarga di posisi strategis tanpa mempertimbangkan kualifikasi dan prosedur yang seharusnya.
Menurut Sudirman, kondisi ini menimbulkan krisis multi-dimensi, mulai dari krisis tata negara hingga krisis demokrasi. Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, Sudirman memperingatkan bahwa krisis politik yang lebih besar bisa terjadi, terutama jika krisis ekonomi yang saat ini mengancam turut memperburuk keadaan.
“Desain tata negara kita telah menetapkan bahwa semua lembaga negara berada pada posisi yang setara. Tidak ada lembaga yang lebih tinggi dari yang lain. Seharusnya, lembaga tinggi negara ini bisa menjadi penengah dalam krisis. Namun yang terjadi justru sebaliknya, konflik antar lembaga seperti DPR, MK, MA, dan KPU malah dipicu oleh agenda Presiden yang terlihat ingin memaksakan kehendaknya sendiri,” lanjut Sudirman.
Ia menekankan bahwa solusi dari krisis ini hanya dapat dicapai jika Presiden bersedia menjadi penengah yang netral dan kredibel. Sudirman menekankan pentingnya Presiden untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi menjaga stabilitas negara.
Ia juga menyerukan agar orang-orang di sekitar Presiden menyadari dan mengingatkan bahaya KKN yang semakin mendorong bangsa ke arah krisis yang lebih dalam.
“Ada tanggung jawab moral bagi orang-orang dekat Presiden untuk mengingatkan bahaya KKN bagi keselamatan negara. Jika kita ingin menyelamatkan negara ini, kita harus segera mengakhiri wabah KKN jilid II ini,” pungkas Sudirman. (ted)
