Blitar (beritajatim.com) – Angka stunting atau tengkes di Kabupaten Blitar meningkat cukup tajam yakni 6 persen di tahun 2023-2024 ini. Merujuk hasil survei 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Blitar kini tembus 20,3 persen.
Melihat kondisi tersebut Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Blitar langsung menerjunkan 1.800 kader dan PKK untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sayangnya, itu tidak mampu untuk membendung naiknya prevalensi stunting di Bumi Penataran.
Kepala Bidang Kelugar Berencana (KB) Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Ony Irawan menyebut kondisi itu di luar prediksi. Pasalnya selama ini pihaknya telah melakukan pendampingan kepada keluarga yang berisiko stunting.
Dinas P3APPKB sendiri sebenarnya telah memiliki rujukan dari survei SKI. Dalam survei tersebut hanya ada sekitar 1.100 anak yang berpotensi stunting dari 76 ribu balita di Kabupaten Blitar. Namun faktanya kemungkinan tidak seperti itu, Pemkab Blitar pun harus melakukan evaluasi.
“Sebetulnya kami sudah berupaya untuk menekan angka stunting. Namun hasil survei ternyata malah naik. Padahal kami telah menerjunkan kader stunting 1.800 se-kabupaten dan tim PKK yang ada di desa untuk melakukan pendampingan serta pencegahan,” ungkap Ony, Rabu (15/5/2024).
Pendampingan pun langsung kepada sasaran keluarga risiko stunting. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pasca persalinan, dan monitoring bayi dua tahun (baduta) hingga bayi lima tahun (balita).
Dari pendampingan ini bisa diketahui potensi stunting. Keluarga berisiko stunting seperti anemia atau kurang gizi, langsung dirujuk ke puskesmas. Dinas P3APPKB berupaya lebih giat lagi melakukan aksi nyata untuk menekan angka stunting.
“Semua daerah yang angka stunting-nya naik pasti pusing mengetahui ini. Harapannya bisa seperti Surabaya dan Situbondo yang angka stunting-nya sudah di bawah 5 persen. Saat kami hitung, ada 18 daerah yang naik termasuk Kabupaten Blitar. Sedangkan yang turun ada 20 daerah,” ungkapnya.
Naiknya angka stunting tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas P3APPKB. Sebab, banyak dinas lain yang juga ikut menangani stunting dan sudah beberapa kali melakukan rapat. Pihaknya terbuka untuk berkolaborasi menangani stunting dengan bappeda, dinkes, dinsos dan lainnya.
Pihaknya menegaskan bahwa Pemkab Blitar tidak bisa mengawasi semua keluarga yang berisiko stunting. Untuk itu, keluarga berisiko stunting harus sadar dan memperbaiki pola makan, hidup dan akses gizinya.
“Bisa juga ada pengaruh dari pernikahan dini, namun tidak banyak. Karena banyak faktor yang mempengaruhi stunting. Kami upayakan angka stunting bisa kembali normal untuk kualitas sumber daya manusia bisa lebih baik,” pungkasnya. [owi/suf]
