Surabaya (beritajatim.com) – Stafsus Kemnaker RI Hindun Anisah mengatakan, merambahnya digitalisasi di segala aspek dunia kerja saat ini menjadi tantangan bagi generasi muda. Era digital sudah mengubah lanskap pekerjaan dengan adopsi teknologi digital yang semakin luas.
Oleh sebab itu, kompetensi digital di kalangan generasi muda masih perlu ditingkatkan agar mereka bisa sejajar dengan perkembangan tersebut. “Pentingnya untuk mendorong dan memotivasi generasi muda agar dapat menguasai teknologi, yang akan membuka pintu bagi mereka untuk terlibat dalam pasar kerja yang semakin terdigitalisasi,” ujar Hindun, Selasa (29/8/2023).
Ia menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi terkait sosialisasi regulasi soal perlindungan pekerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Hindun menyebut, salah satu pendekatan yang diusulkan Kemnaker RI adalah memastikan bahwa para calon pekerja migran memiliki kompetensi yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri.
Perempuan yang juga Sekretaris di Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU itu menerangkan, sertifikat kompetensi harus dimiliki oleh calon pekerja, sebagai bukti bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja baru.
“Menurut regulasi, calon pekerja yang tidak kompeten tidak diizinkan berangkat. Sehingga pendekatan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan pekerja migran,” katanya.
Hindun pun mengajak kampu ikut berperan meningkatkan kompetensi para calon pekerja migran. Caranya bisa lewat program pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pasar kerja luar negeri. Dalam hal ini, ia menekankan pentingnya kesesuaian antara kemampuan, bakat, dan minat para calon pekerja dengan tuntutan pekerjaan di luar negeri.
“Dalam upaya memperluas kesempatan kerja di luar negeri, Kemnaker mengajak kerja sama antara perguruan tinggi, lulusan mereka, dan perusahaan-perusahaan di luar negeri. Hal ini dapat membuka peluang bagi lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di lingkungan internasional yang semakin terkoneksi secara digital,” ungkapnya.
Sementara Dekan Fakultad Kedokteran (FK) Unusa Dr Handayani menyebut bahwa sekitar 300 migran dari berbagai negara, seperti Lebanon, Pakistan, Afghanistan, dan lainnya, berada di daerah Puspa Agro dengan status yang tidak jelas.
“Mereka hidup di asrama di sana dan tidak memiliki identitas resmi, sehingga tidak bisa bekerja secara formal. Namun, mereka masih mendapatkan bantuan dana dari PBB untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka,” ungkapnya.
Ia menambahkan, FK Unusa terlibat dalam memberikan pelatihan keterampilan kesehatan kepada para migran ini. Tujuannya, untuk membekali mereka pengetahuan tentang menjaga kesehatan di lingkungan yang sulit, di mana stres kerap dihadapi.
“Mereka mungkin tinggal dalam kondisi lingkungan yang tidak pasti dan tanpa jaminan masa depan yang jelas. Beberapa migran telah berada dalam kondisi ini selama bertahun-tahun, banyak dari mereka yang masih berusia muda mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan. Namun, ada batasan dan pembatasan yang diberlakukan oleh PBB terkait pekerjaan formal untuk migran ini,” ungkapnya.
Sebagai informasi, dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh generasi muda terkait digitalisasi di dunia kerja, FK Unusa mengadakan kuliah pakar dan visiting professor dengan tema Migrant Health & Human Rights. [ipl/kun]
BACA JUGA: 17 Mahasiswa Unusa Ikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka
