Malang(beritajatim.com) – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari Bisowarno mengungkapkan, di Jawa Timur ada 33 ribu koperasi yang terdaftar. Namun, jumlah koperasi yang aktif tidak sampai 50 persen.
“Jumlah koperasi di Jatim ada sekitar 33 ribu tercatat. Tapi yang aktif tidak sampai separuhnya. Inilah peran pemerintah harus menggenjot keberadaan koperasi,” kata Untari di acara Business Matching & Investor Forum di Universitas Brawijaya, Malang pada Selasa, (28/2/2023).
Sri Untari menyebut, fakta ini menjadi tantangan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota untuk tetap menjaga koperasi primer agar tetap aktif. Salah satu langkah pendampingan yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah memasukan pelaku UMKM sebagai anggota koperasi primer.
“Pemerintah kurang dalam memberikan konsen kepada ekonomi koperasi ini. Di sini kan UKM banyak. Tapi UKM ini kalau dibiarkan sendiri nanti akan jadi kapitalisme baru. Maka supaya mereka adil masukkan, jadikan mereka anggota koperasi,” ujar Untari.
Untari menuturkan, bahwa kendala dinas koperasi di beberapa daerah adalahnya minimnya sumber daya manusia yang memang memahami dunia koperasi. Sehingga mereka tidak mampu mencakup jumlah koperasi secara keseluruhan. Maka efek buruknya, koperasi menjadi tidak aktif hingga jual beli badan hukum koperasi.
“Kalau kepala dinas itu kan jabatan semi politik. Tapi kan ada kepala bidang atau kepala seksi itu cari yang benar paham koperasi. Diperlukan untuk pendidikan khusus PNS kalau ini selesai sudah berhasil ada PNS yang khusus paham koperasi,” kata Untari.
[berita-terkait number=”3″ tag=”dekopin”]
Untari menuturkan perlu ketegasan pemerintah daerah dalam menindak koperasi yang membandel. Contohnya, ketika ada koperasi yang tidak melakukan rapat anggota sebanyak 3 kali. Maka seharusnya pengurus koperasi dan mendapat teguran.
“Kalau kita membiarkan saja akhirnya terjadi jual beli badan hukum itu saya paling anti lihat kayak gitu sebenarnya. Gampang ngurusin koperasi itu. Begitu enggak rapat anggota panggil. Sampai 3 kali enggak mau rapat anggota berarti ini kan dana anggotanya udah masuk enggak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, cabut izinnya. Selesai itu,” tandasnya. (luc/ted)
