Madiun (beritajatim.com) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mejayan, Kabupaten Madiun, resmi dihentikan sementara operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional. Kebijakan ini menjadi alarm serius terkait penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
SPPG Mejayan merupakan satu dari 17 unit dapur di Jawa Timur yang masuk daftar moratorium. Selama ini, dapur tersebut menyuplai makanan bagi siswa sekolah dasar dan menengah di wilayah Kabupaten Madiun.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Madiun langsung melakukan inspeksi ke lokasi. Evaluasi difokuskan pada penerapan standar operasional prosedur (SOP), sanitasi lingkungan, hingga pengawasan proses pengolahan makanan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Madiun, dr. Ali Murtadlo, menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan serupa terulang.
“Peran kami pembinaan. Kalau ada kekurangan, kami beri masukan dan solusi. Tujuannya supaya ke depan berjalan lebih baik dan sesuai standar,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Ia mengingatkan program pemenuhan gizi bukan sekadar distribusi makanan, melainkan harus memenuhi standar ketat mulai dari penunjukan penanggung jawab produksi, pengawasan bahan baku, hingga proses penyajian.
“Jangan sampai hanya formalitas. Titik kritisnya ada pada higienitas dan sanitasi. Itu tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Menurut Ali, pelatihan yang telah diberikan, termasuk penerapan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), harus dijalankan secara konsisten dalam praktik, bukan hanya sebatas kelengkapan administrasi.
Secara kewenangan, pengelolaan utama program MBG berada di Dinas Pendidikan, sementara Dinkes berfokus pada aspek kesehatan lingkungan, kelayakan peralatan, serta standar keamanan pangan.
Pihak Badan Gizi Nasional belum merinci hingga kapan moratorium terhadap 17 SPPG tersebut diberlakukan. Namun evaluasi ini disebut sebagai momentum pembenahan menyeluruh agar distribusi makanan bergizi bagi siswa tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman dan bermutu.
Penghentian sementara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa program strategis nasional menuntut disiplin tinggi dalam pelaksanaannya. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar keberlanjutan program, melainkan kesehatan ribuan siswa penerima manfaat. [rbr/beq]
