Surabaya (beritajatim.com) – Anggota MPR RI sekaligus anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar program sosial, melainkan piring peluang ekonomi berbasis Pancasila dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (11/2/2026).
Di hadapan para pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya, LaNyalla menegaskan MBG harus dipahami sebagai strategi besar redistribusi ekonomi nasional, bukan hanya agenda pemberian makanan bagi siswa sekolah.
Ia mengawali paparannya dengan menekankan konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta. Menurutnya, ekonomi kerakyatan bukan identik dengan usaha mikro atau pedagang kaki lima semata, melainkan keterlibatan rakyat secara luas dalam perputaran ekonomi nasional.
“Hari ini saya akan berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. Tetapi sebelum masuk ke situ, perlu saya sampaikan bahwa Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan. Artinya terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.
Ia menegaskan, MBG harus dimaknai lebih luas dari sekadar program pemberian makanan bagi siswa. Program tersebut, kata dia, merupakan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.
“MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Jangan dilihat hanya sebatas memberi makan siswa, tetapi sebagai ruang perputaran ekonomi,” tegasnya.
LaNyalla mengingatkan agar perputaran anggaran MBG tidak kembali tersedot ke pusat. Ia menilai, selama puluhan tahun Indonesia terjebak dalam pola ekonomi Jakarta-sentris, di mana uang dari daerah lebih banyak berputar di ibu kota tanpa memberi dampak signifikan di wilayah asalnya.
“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk di Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” katanya.
Dalam forum tersebut, LaNyalla memaparkan tiga langkah agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi terbesar. Pertama, memutus Jakarta-sentris demi mewujudkan keadilan sosial. Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai wujud Persatuan Indonesia. Ketiga, mengedepankan gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.
Ia menyebut Kadin memiliki peran strategis di sektor agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi. Suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG didorong berasal dari petani dan peternak lokal. Begitu pula dengan jasa pergudangan, distribusi, hingga sistem monitoring digital yang transparan.
“Dengan demikian, Kadin Surabaya ikut aktif membangun kemandirian pangan lokal dan menjadikan Surabaya sebagai hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sinilah makna ekonomi kerakyatan terwujud, karena uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya HM Ali Affandi LNM menyatakan pihaknya siap menjawab tantangan tersebut melalui transformasi organisasi. Ia menegaskan kepengurusan periode 2024–2029 tidak lagi bergerak secara administratif dan seremonial, melainkan menjadi pergerakan strategis dan eksekutif.
“Kadin Surabaya di periode ini harus bergerak. Kita bergerak dari organisasi menjadi pergerakan. Lebih cepat, dan tidak terlalu birokratis. Perubahan geopolitik sangat cepat, jadi kita juga harus responsif,” kata Ali Affandi.
Ia menilai peluang dari kebijakan MBG membuka ruang konsolidasi lintas sektor, mulai dari logistik, media, event, perdagangan, hingga industri untuk memperkuat ekosistem ekonomi Kota Surabaya.
Mas Andi, sapaan akrab HM Ali Affandi, menambahkan Kadin Surabaya mengusung tiga pilar utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah. Dengan enam prioritas strategis—penguatan UMKM, industrial upgrading, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, serta perluasan ekspor—Kadin Surabaya menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus mitra kunci dalam memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan pelaku usaha lokal. [beq]
