Lamongan (beritajatim.com) – Kebijakan PPKM di tengah pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor transportasi. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Salah satunya di kawasan Paciran Lamongan. Para sopir angkutan kota (angkot) dan bus mengakui bahwa pendapatan mereka menurun drastis.
Diketahui, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan bahwa penerapan PPKM Level 4 diperpanjang, dari tanggal 3 sampai 9 Agustus di beberapa kota dan kabupaten. Keputusan tersebut, kata Jokowi, setelah mempertimbangkan beberapa indikator perkembangan kasus Covid-19.
Bagi sebagian orang, khususnya para pekerja di sektor jasa angkutan, PPKM telah membuat kendaraan angkutannya sepi penumpang. Tak hanya itu, bahkan untuk modal beli bahan bakar pun mereka tak sanggup, pasalnya biaya yang dikeluarkan untuk operasional angkutan tak sebanding dengan hasil pendapatan yang diperoleh.
Pada kesempatan tersebut, salah satu sopir angkot yang ada di kawasan Paciran, Lik Gunawan (43) mengungkapkan, selama diberlakukannya PPKM, dalam beberapa bulan terakhir ia sangat jarang mengoperasikan angkotnya di jalur Paciran – Tuban. Menurutnya, hasil yang didapatkan tidak cukup untuk menanggung biaya kebutuhan setiap harinya.
“Beli bensin tiap hari saja kita kesusahan. Dari rumah bilangnya pamit kerja, tapi ketika narik angkot kita sepi penumpang, dan pulang tak bawa apa-apa. Uang makan saja harus ngebon (utang) dulu. Apalagi ditambah adanya PPKM, melarat mas,” ungkap Gunawan sambil menggerutu, Minggu (8/8/2021).
Pria asal Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran tersebut juga mengatakan bahwa dirinya kerap menghabiskan waktu hanya dengan nongkrong di pangkalan angkot atau terminal Paciran bersama teman-temannya.
Hal itu dilakukan untuk menghibur diri di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang sulit ini. Ia juga bercerita, selama 26 tahun menjadi sopir, tahun ini adalah yang paling parah dalam pengalamannya.
“Tiap hari kita lebih sering nongkrong di pangkalan, mau narik angkot juga sepi, gak cucuk mas hasile (tidak sebanding hasilnya), ya hitung-hitung menghibur diri. Sehari dapat uang Rp 20 ribu aja untung-untungan. Sebagai orang kecil, kita tidak berbuat apa-apa, hanya bisa meratapi keadaan, Corona lebih kejam daripada teroris,” uangkap Gunawan saat ditemui di terminal Paciran.
[berita-terkait number=”4″ tag=”ppkm-leverl-4″]
Tak hanya Gunawan, hal serupa juga dirasakan oleh seorang mandor bis yang bernama Suwamin (60) asal Dusun Jompong Kelurahan Brondong Kecamatan Brondong Lamongan. Dia mengaku kesulitan, terlebih di tengah aturan PPKM yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah. Pandemi Covid-19 sangat mencekik perekonomian dan pekerjaannya.
“Susah mas, mau kerja tambah rugi. Kalau ini sih bukan menurun lagi pendapatan kita, tapi nol persen. Padahal keluarga di rumah juga menunggu hasil kita mencari nafkah. Belum lagi kita harus dituntut untuk membayar pajak. Untuk menutupi beban kebutuhan sehari-hari kita sering hutang,” keluh Suwamin.
Lebih lanjut, Suwamin menuturkan, pemerintah seyogyanya bisa mendengarkan keluh kesah yang dirasakan oleh rakyatnya. Ia dan teman-temannya sangat terdampak adanya pemberlakuan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah. Saat ini, Suwamin juga berharap kepada pemerintah, agar nasib para pekerja di jasa angkutan ini diperhatikan dan segera diberikan solusi.
“Pemerintah harus turun tangan, jangan cuma buat aturan saja. Kita kemarin hanya dapat bantuan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Rp 600 ribu, dan di bulan Agustus ini kita hanya dapat bantuan beras 5 kilogram, itupun dari Kodim. Semoga pemerintah yang di atas sana tahu, DPR sebagai wakil rakyat jangan tidur saja melihat rakyatnya yang menangis. Mereka jadi DPR juga karena ada kita yang memilih,” tuturnya.
Sementara itu, penarik retribusi Dishub Lamongan yang bernama Subianto (52) menyebutkan, bahwa selama Pandemi omset yang didapatkan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Menurutnya, hal itu tak lepas dari adanya kebijakan PPKM yang diberlakukan.
“Omset menurun 60 sampai 80 persen. Jika sebelum pandemi, biasanya angkutan jenis bus yang beroperasi setiap harinya bisa 20 bus, tetapi karena PPKM, sekarang tinggal 8 unit, itupun enggak mesti. Sementara untuk angkot yang dulunya 30 unit, sekarang yang terjaring hanya separuh yakni 15 angkutan, kadang malah cuma 5 saja,” papar Subianto, yang berkerja sejak 2008, di pos jaga terminal Paciran. [riq/suf]
