Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, memastikan komisi-komisi di DPRD akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD 2025 dalam jumlah besar. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui penyebab anggaran yang belum terserap sekaligus memastikan penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dalam kaitan SILPA APBD 2025 itu masih dalam situasi yang wajar. Tetapi nanti kita akan kaji di rapat-rapat komisi terhadap OPD yang memiliki sisa anggaran tinggi. Kita lihat apa penyebabnya, apakah karena program yang gagal dilaksanakan atau memang merupakan sisa dari program yang sudah tercapai,” ujar Syaifuddin usai rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/7/2026).
Menurut Syaifuddin, evaluasi diperlukan agar setiap rupiah dalam APBD dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pelayanan publik yang optimal. Dia menegaskan anggaran daerah harus diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Uang APBD adalah uang rakyat, sehingga harus dimanfaatkan betul untuk kepentingan masyarakat. Hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas,” katanya.
DPRD juga akan mendalami capaian setiap program yang dijalankan OPD, termasuk kesesuaian antara target, hasil, dan manfaat yang diterima masyarakat. Jika ditemukan program yang berulang kali gagal dilaksanakan, DPRD akan memberikan peringatan agar kondisi serupa tidak kembali terjadi.
“Kalau memang akibat program yang gagal, tentu akan kita beri warning. Jangan sampai program dianggarkan berulang-ulang tetapi tidak bisa dilaksanakan. Harus jelas output dan outcome-nya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan siap memberikan penjelasan kepada DPRD terkait komposisi SILPA APBD 2025. Sekretaris Daerah Surabaya, Lilik Arijanto, mengatakan seluruh data pendukung telah disiapkan sebagai bahan pembahasan bersama legislatif.
“Teman-teman DPRD selaku wakil masyarakat Kota Surabaya membutuhkan penjelasan-penjelasan itu. Data-data sudah ada dan sudah kami siapkan untuk menjawab semuanya,” ujar Lilik.
Dia menjelaskan besarnya SILPA tahun 2025 turut dipengaruhi oleh saldo dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang memiliki mekanisme penggunaan tersendiri. Menurutnya, dana tersebut hanya dapat dimanfaatkan oleh unit BLUD seperti rumah sakit, puskesmas, dan Dinas Perhubungan sehingga membuat nilai SILPA tahun ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“BLUD itu hanya bisa dimanfaatkan oleh OPD yang memiliki BLUD. Karena itu, SILPA tahun ini memang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” pungkasnya. [asg/ian]
