Tiga bulan yang lalu menulis dalam kolom yang sama dengan judul Sidoarjo ditengah pusaran gimik politik. Sebuah ekspresi atas keprihatinan seorang warga Sidoarjo menyaksikan perseteruan pemimpinnya. Konflik antara Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana menjadi obrolan masyarakat arus bawah di warung kopi hingga para elite di kafe maupun di gedung Dewan, menjadi “rasan-rasan” ASN dari Pendopo Kabupaten hingga Kantor Desa.
Nampak keduabelah pihak berlomba memainkan narasi, menyusun diksi, dan menyebarkan pesan melalui kanal pribadi maupun media massa lain. Dikemas sedemikian rupa seolah-olah dalam bingkai kebenaran padahal hanya mencari pembenaran.
Awalnya penulis beranggapan bahwa persiteruan itu tidak lebih dinamika politik internal sebatas gimik politik. Gimik politik bertujuan menarik perhatian menjadi validasi publik bahwa Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo telah bekerja untuk kepentingan masyarakat dengan harapan popularitas tetap terjaga. Namun tidak demikian faktanya ketika gimik menjadi alat utama dalam berpolitik untuk membangun citra diri, alih-alih substansi dan kinerja yang menjadi korban malah kepentingan masyarakat luas. Ironisnya gimik politik menjurus saling jegal dipertontonkan Bupati dan Wakil Bupati bahkan melibatkan anggota keluarga lain.
Kondisi seperti ini justru membentuk opini negatif dan antipati di tengah masyarakat. Publik melihat konflik ini tidak lebih sebagai perebutan panggung, bukan mencari solusi kemacetan, banjir, jalan berlubang dan pemenuhan fasilitas publik lainnya.
Kini perseteruan itu seolah memperjelas bahwa disharmoni di pucuk pimpinan Sidoarjo bukan lagi isu, tetapi fakta yang kasat mata berujung saling lapor di pengadilan. Ego sektoral menafikan kepentingan masyarakat Sidoarjo, masukan agar kedua belah pihak bertabayun menemui jalan buntu. Tabayun bukan sekedar tradisi Islam dalam menyelesaikan konflik akan tetapi merupakan komunikasi politik yang beretika, elegan dan solutif. Sebagai upaya menghindari fitnah, menjaga harmonisasi, mengambil keputusan yang bijak dan sama-sama memiliki rasa tanggungjawab terhadap janji politik pada masa kampanye.
Ketika persoalan disharmoni politik tidak dikelola dalam ruang dialog internal, konflik dengan mudah bermigrasi ke ruang publik dalam bentuk narasi saling bantah, spekulasi, dan bahkan politisasi isu mengarah ke ranah hukum. Kondisi seperti ini diperparah oleh keterlibatan pihak-pihak lain yang berusaha mengais keuntungan ditengah konflik yang terjadi. Pertanyaanya dimana fungsi Kontrol Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sidoarjo ? DPRD, Partai Politik pengususng pasangan Bupati dan Wakil Bupati harus bertanggungjawab kepada rakyat Sidoarjo untuk tidak membiarkan atau bahkan memperparah konflik sehingga kepentingan masyarakat terabaikan.
Pembangunan Kabupaten Sidoarjo sudah pasti terganggu, pelayanan publik menjadi pincang. Birokrasi menjadi ragu mengambil keputusan tersandera konflik elit. Berisiko menciptakan kebingungan di level pelaksana, aparatur sipil negara berada di posisi rentan ketika konflik elite. Menyeret preferensi politik ke dalam ruang kerja menjelang Pilkades serentak di tahun 2026 ini. Efek domino konflik elit tingkat kabupaten menjalar ke tingkat desa. Jika elit gagal memberi teladan bagaimana etika politik yang baik maka masyarakat akar rumput akan meniru pola yang sama. Jika demikian Pilkdes akan menjadi arena konflik baru yang rawan terjadinya caos.
HUT Sidoarjo dan Jalan Keluar dari Disharmoni Politik
Konflik yang berkepanjangan membawa pemerintah kehilangan wibawa dan masyarakat bertanya mau dibawa kemana Sidoarjo. Fenomena tersebut akan menggerus legitimasi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo, meskipun secara formal pemerintahan tetap berjalan.
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sidoarjo Harjasda ke 167 tahun 2026 semestinya menjadi momentum refleksi kolektif, bukan sekadar perayaan seremonial. Di usia yang terus bertambah, Sidoarjo dituntut tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga matang dalam tata kelola pemerintahan dan demokrasi lokal. Namun, refleksi itu terasa kurang lengkap ketika ruang publik justru dipenuhi oleh disharmoni politik, konflik elite, dan proses hukum yang menyita perhatian masyarakat.
Pertanyaanya apakah konflik yang terjadi bagian wajar dari proses demokrasi atau justru cermin retak dari gagalnya tata kelola dan komunikasi politik lokal ?. Dalam dunia demokrasi konflik politik merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi. Namun, ketika konflik dibiarkan berlarut-larut, terbuka, dan tanpa mekanisme komunikasi yang sehat, yang terancam bukan hanya relasi antar elite, melainkan terbelahnya masyarakat Sidoarjo.
Dalam konteks inilah, HUT Sidoarjo seharusnya menjadi titik balik untuk mencari jalan keluar yang lebih substantif. Mengukur capaian nyata, menata masa depan lebih progresif, oleh karena itu dibutuhkan soliditas pemimpin. Sidoarjo memiliki potensi besar sebagai kawasan industri, pusat UMKM, dan penyangga ekonomi regional Jawa Timur. Potensi itu hanya akan optimal jika ditopang oleh stabilitas politik, kepastian hukum, dan kepercayaan publik.
Menjelang momen simbolik HUT Kabupaten, politik pencitraan kerap menguat. Bupati dan Wakil Bupati secara terpisah mengambil momentum seremoni ditengah masyarakat, klaim capaian pembangunan, keberpihakan kepada rakyat diproduksi secara masif. Namun di balik hiruk-pikuk itu, publik bertanya apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar menyentuh ekspektasi warga? HUT ke 167 Kabupaten Sidoarjo harus menjadi milik semua warga kabupaten Sidoarjo bukan milik segelintir elit.
Pada akhirnya, disharmoni politik tidak boleh menjadi warisan yang terus berulang. Harus dihadapi dengan kedewasaan demokrasi dan keberanian membuka ruang dialog mendudukkan persoalan secara proporsional untuk mencari solusi. Karena pembangunan daerah tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara politik, melainkan oleh kepemimpinan mampu mendengar, berdialog, dan bekerja bersama warganya.
Di momen HUT inilah, Kabupaten Sidoarjo diuji apakah akan terus terjebak dalam konflik elite, atau melangkah maju guyup rukun membangun Kabupaten Sidoarjo. Publik menanti reflkesi kritis elit politik Sidoarjo agar HUT bukan hanya menjadi ritual tahunan yang kehilangan makna.
M. Fadeli,
Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Ubhara Surabaya
