Ringkasan Berita:
- Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah dengan sejumlah catatan terkait pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
- Gerindra mendorong layanan Trans Jatim menjangkau seluruh wilayah kerja Bakorwil sebelum masa jabatan gubernur berakhir, dengan target 2028.
- Tiga koridor prioritas yang diusulkan untuk 2027 meliputi Pasuruan, Madiun Raya, dan Jombang-Mojokerto, masing-masing membutuhkan anggaran Rp7 miliar atau total Rp21 miliar.
- Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp26,546 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,637 triliun.
Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan, terutama pemerataan pembangunan dan perluasan layanan transportasi publik Trans Jatim hingga seluruh wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dengan target 2028.
Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jatim, Cahyo Harjo Prakoso, mengatakan APBD 2027 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan anggaran harus diukur dari kualitas pelayanan dan manfaat yang diterima warga.
“APBD Tahun 2027 harus memperluas akses pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan transportasi publik, sekaligus menjaga produktivitas petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Cahyo dalam rapat paripurna, Rabu (11/11/2026).
Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp26,546 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp27,637 triliun. Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp17,687 triliun melalui optimalisasi pajak, aset daerah, dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Cahyo juga meminta pemerintah melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial agar anggaran dapat dialihkan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik.
“Kami meminta setiap proyek memiliki kesiapan dokumen teknis, lokasi, jadwal pengadaan, dan indikator manfaat. Persiapan pengadaan perlu dimulai lebih awal agar pekerjaan tidak menumpuk pada akhir tahun,” ujarnya.
Perluasan layanan Trans Jatim menjadi salah satu perhatian khusus Fraksi Gerindra dalam pembahasan APBD 2027. Fraksi tersebut mendorong agar seluruh wilayah kerja Bakorwil di Jawa Timur terlayani transportasi publik tersebut sebelum masa jabatan gubernur berakhir, dengan target 2028.
“Fraksi Partai Gerindra mendorong Saudara Gubernur beserta jajaran eksekutif untuk meneguhkan komitmen yang telah dibangun dalam pembahasan anggaran, yakni menghadirkan layanan Trans Jatim di seluruh wilayah kerja Bakorwil sebelum masa jabatan Saudara Gubernur berakhir,” jelasnya.
Untuk 2027, Gerindra mengusulkan tiga koridor prioritas dengan total kebutuhan anggaran Rp21 miliar. Ketiganya meliputi Koridor Pasuruan sebesar Rp7 miliar, Madiun Raya Rp7 miliar, dan Jombang-Mojokerto Rp7 miliar.
“Total kebutuhan yang menjadi penekanan Fraksi untuk ketiga koridor tersebut adalah Rp21 miliar. Fraksi meminta agar kebutuhan ini terakomodasi dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2027,” tegas Cahyo.
Selain transportasi publik, Gerindra meminta pemerintah provinsi memperhatikan pemerataan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan sektor pertanian dan UMKM. Pengawasan terhadap hibah, bantuan sosial, dan pengadaan barang dan jasa juga diminta dilakukan secara konsisten.
Setelah menyampaikan seluruh catatan tersebut, Fraksi Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 untuk disahkan menjadi Perda.
“Kami berharap agar pelaksanaan APBD ini tidak hanya menjadi angka-angka dalam dokumen, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi kemajuan Jawa Timur,” pungkasnya. [asg/beq]
