Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengkritik keras komposisi belanja dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Jatim 2027 yang dinilai belum optimal mendukung pembangunan daerah. Sorotan utamanya tertuju pada porsi belanja modal yang hanya dialokasikan sebesar 6,1 persen dari total belanja daerah mencapai Rp27,637 triliun.
Deni menegaskan bahwa struktur anggaran daerah mestinya difokuskan untuk memberikan dampak dan manfaat langsung kepada masyarakat luas. Menurutnya, alokasi pembangunan infrastruktur fisik serta peningkatan pelayanan publik wajib memperoleh porsi ideal di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Yang harus menjadi perhatian bukan hanya besarnya anggaran, melainkan bagaimana komposisinya. APBD harus mampu memberikan ruang yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Jangan sampai belanja rutin terlalu mendominasi, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat belum terakomodasi secara optimal,” kata Deni usai Rapat Paripurna DPRD Jatim, Rabu (11/11/2026).
Dalam dokumen APBD 2027, terdapat tambahan anggaran sebesar Rp213,112 miliar dibandingkan Nota Keuangan awal. Namun, hampir seluruh tambahan tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, sedangkan porsi belanja modal hanya mendapat tambahan sekitar Rp1 miliar.
Kondisi ini memicu keprihatinan Fraksi PDI Perjuangan mengingat belanja modal berkolerasi langsung terhadap pembangunan aset daerah. Deni mengingatkan agar tolok ukur penyerapan anggaran tidak sebatas realisasi angka belanja, melainkan manfaat riil yang dirasakan publik.
“Belanja daerah harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Anggaran tidak cukup hanya terserap, tetapi juga harus menghasilkan manfaat konkret,” tambahnya.
PAD Stagnan, Anggaran Pengawasan Disunat 28 Persen
Selain komposisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan mencermati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Meski pendapatan daerah pada APBD 2027 ditetapkan Rp26,546 triliun—naik Rp138,112 miliar dari usulan awal—kenaikan tersebut sepenuhnya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Sebaliknya, target PAD justru merosot Rp20,255 miliar dari usulan awal. Jika dibandingkan dengan APBD Perubahan 2026, pertumbuhan PAD Jatim terhitung stagnan di angka 0,2 persen.
Ketergantungan pada dana transfer pusat ini dinilai memperlemah kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pula risiko pembiayaan defisit APBD 2027 sebesar Rp1,091 triliun yang bergantung pada asumsi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp1,5 triliun.
Catatan krusial lainnya menyasar anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang mengalami pemangkasan 28,03 persen, yakni turun dari Rp92,669 miliar menjadi Rp66,696 miliar pada APBD 2027. Padahal, pengawasan internal sangat vital demi menjamin akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
“Penguatan pengawasan merupakan bagian penting menjaga kualitas belanja daerah. Jangan sampai anggaran pengawasan justru berkurang ketika tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin tinggi,” pungkas Deni.
Meski melayangkan rentetan catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Raperda APBD Jatim 2027 disahkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut disertai enam rekomendasi strategis meliputi penyelarasan dokumen anggaran, penyusunan skenario risiko fiskal, perbaikan struktur belanja, percepatan penyerapan program, penetapan target hasil yang terukur, serta penguatan pengawasan internal. [asg/but]
