Jakarta (beritajatim.com)– Satu tahun sejak diluncurkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan krusial. Sejumlah peneliti dan pemantau independen menilai, ambisi besar program ini belum diimbangi dengan tata kelola yang kuat, regulasi teknis yang jelas, serta sistem pengawasan yang memadai.
Peneliti Bidang Sosial The Indonesia Institute, Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG di lapangan masih belum berjalan optimal. Menurutnya, persoalan utama terletak pada distribusi yang belum terarah dan lemahnya sistem pengawasan.
“Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis MBG belum seragam. Bahkan, standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi acuan utama masih belum jelas,” ujar Natasya dalam diskusi daring bertajuk Satu Tahun Program Makan Bergizi Gratismelansir portal resmi Nahdlatul Ulama.
Ia juga menyoroti ketiadaan mekanisme baseline dan endline untuk mengukur dampak program terhadap perbaikan status gizi penerima manfaat. Akibatnya, efektivitas MBG sulit dievaluasi secara objektif.
Tak hanya itu, distribusi MBG dinilai belum berbasis risiko. Kelompok masyarakat yang paling membutuhkan justru tidak selalu menjadi prioritas utama. Di sisi lain, kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga masih timpang, baik dari aspek pemahaman standar gizi, kebersihan, hingga sanitasi.
Masalah lain yang tak kalah serius adalah minimnya keterlibatan masyarakat di tingkat daerah. Kondisi ini diperburuk oleh data antar-pemangku kepentingan yang belum terintegrasi, sehingga proses pemantauan dan evaluasi berjalan lambat serta kurang efektif.
Natasya menambahkan, program MBG hingga kini belum terhubung secara optimal dengan edukasi gizi dan upaya pemberdayaan masyarakat. Dampaknya, partisipasi penerima manfaat rendah dan umpan balik yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru minim.
“Dalam praktiknya, hal ini memicu masalah baru, seperti makanan tidak habis dikonsumsi hingga meningkatnya limbah makanan,” jelasnya.
Ia menegaskan, refleksi satu tahun implementasi MBG menunjukkan bahwa program ini tidak cukup hanya mengejar jumlah penerima. Perbaikan kualitas pelaksanaan dan mitigasi risiko harus menjadi prioritas utama, terutama untuk mencegah kasus keracunan yang berpotensi mengancam keselamatan penerima manfaat.
Sementara itu, MBG Watch mencatat persoalan di lapangan jauh lebih kompleks. Anggota Divisi Eksternal dan Advokasi MBG Watch, Galau Muhammad, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
Dari hasil verifikasi, terdapat 392 laporan yang mengindikasikan berbagai persoalan, mulai dari distribusi, tata kelola, hingga perlindungan tenaga kerja. “Masalahnya tidak lagi sekadar teknis, tetapi sudah bersifat struktural dan sistemik,” katanya.
Isu yang paling sering dilaporkan berkaitan dengan kurangnya variasi menu dan diversifikasi nutrisi. Sedikitnya 90 laporan menyoroti menu MBG yang dinilai monoton dan belum sepenuhnya memenuhi prinsip gizi seimbang.
“Temuan ini menunjukkan bahwa tujuan pemenuhan gizi belum sepenuhnya tercapai karena pelaksanaannya belum menyesuaikan kebutuhan dan keberagaman penerima manfaat,” pungkas Galau. [aje]
