Surabaya (beritajatim.com) – Senator atau anggota DPD RI asal Jawa Timur, Ahmad Nawardi mendukung langkah Menteri Kesehatan RI yang mendatangkan dokter spesialis dari asing untuk mengatasi penyakit yang tidak dapat ditangani oleh dokter di Indonesia.
Selain itu, ia mengkritik keras upaya para dokter Indonesia yang menolak kehadiran dokter asing di Indonesia. “Seharusnya kehadiran dokter asing dapat memacu dokter kita untuk lebih berkualitas dan meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Bukan malah melakukan demo menolak. Jangan alergi dengan dokter asing,” tegasnya, Sabtu (6/7/2024).
Dengan sikap menolak tersebut, menurut dia, publik menganggap dokter Indonesia takut berkompetisi dengan dokter asing, baik kualitas, biaya berobat ke dokter spesialis maupun pelayanan terhadap pasien. “Saya justru berharap dengan adanya dokter asing, biaya berobat semakin murah dan pelayanan tambah maksimal,” ucapnya.
Mantan anggota DPRD Jatim ini mengungkapkan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa Indonesia masih kekurangan 31.481 dokter spesialis untuk melayani 277.432.360 penduduk pada 2023. Akibatnya, ratusan ribu rakyat tak terlayani kesehatan. “Selain itu, biaya berobat ke dokter spesialis jadi mahal, karena langka dokternya,” tuturnya.
Menurut mantan wartawan Tempo ini, dokter Indonesia dapat mengevaluasi diri atas kekurangan dan kelebihannya. Senator anggota Banggar MPR RI ini meyakini dokter Indonesia lebih berkualitas dalam keilmuan maupun pelayanan dibanding dokter asing. Meski demikian, ia mengakui masih banyak dokter yang perlu ditingkatkan kualitasnya.
“Evaluasi lainnya adalah biaya masuk fakultas kedokteran yang mahal harus dievaluasi. Ini karena banyak anak hebat dari keluarga miskin tidak dapat mengakses fakultas kedokteran. Anak-anak kedokteran lebih banyak berasal dari anaknya para dokter dan orang-orang kaya,” jelasnya.
Dengan murahnya biaya masuk fakultas kedokteran, lanjut dia, diharapkan biaya berobat ke dokter maupun dokter spesialis semakin menurun dan dapat dijangkau oleh orang miskin yang jumlahnya menurut data BPS sekitar 9,03 persen atau 25,22 juta orang. (tok/but)
