Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merespon usulan pendirian Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat, yang diperuntukkan bagi anak keluarga miskin, Kamis (13/3/2025).
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini tidak memiliki lahan seluas 5 hektare yang dibutuhkan untuk pendirian Sekolah Rakyat. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa konsep Sekolah Rakyat telah diterapkan di Surabaya melalui program penggratisan biaya pendidikan di sekolah-sekolah negeri dari tingkat SD hingga SMA.
“Di Surabaya gak ono lahan 5 hektare (di Surabaya gak ada lahan 5 hektare), itu yang sedang kita sampaikan, Alhamdulillah Surabaya itu sudah Sekolah Rakyat, karena sekolah sudah gratis semua, SD SMP sudah gratis, SMA sudah gratis semua dari Bu Khofifah (Gubernur Jawa Timur),” kata Eri.
Eri juga menambahkan, Surabaya juga sudah memiliki Asrama Bibit Unggul untuk menampung siswa dan mahasiswa yang tidak mampu. Asrama itu, kini telah menampung 200 orang siswa yang mendapat pendidikan gratis hingga lulus kuliah.
“Surabaya pun kami punya satu Keluarga Miskin satu Sarjana ada 200, itu sudah sekolah rakyat, meskipun tidak 5 hektare. Ada 200 anak yang sekolah gratis untuk warga miskin sampai dia kuliah sampai bekerja,” ungkap dia.
Oleh karena itu, Eri mengusulkan sebuah opsi untuk meleburkan semua sekolah yang sudah ada saat ini menjadi Sekolah Rakyat. Baik itu SD, SMP, SMA negeri maupun swasta.
“Kalau yang SD SMP kita maksimalkan yang ada di gedung kita, dan gedung sekolah swasta yang memang kita gratiskan untuk sekolah rakyat,” kata dia.
Sehingga, Sekolah Rakyat ini tidak harus membangun bangunan sekolah baru dengan lahan lima hektare. Tetapi dengan memanfaatkan sekolah yang sudah ada, termasuk bekerjasama dengan swasta.
“Jadi, Sekolah Rakyat tidak harus saya sediakan (membangun) tapi bisa bekerja sama dengan SMP dan SD swasta yang menampung untuk masyarakat Surabaya yang tidak mampu,” tambah Eri.
Eri juga mengaku belum melakukan perhitungan mengenai Sekolah Rakyat. Bila harus bekerjasama dengan sekolah swasta, maka pihaknya akan menyiapkan dana (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) BOPDA.
“Belum ada (jumlahnya). Karena yang saya sampaikan untuk sekolah keluarga miskin dan pra miskin di Kota Surabaya tidak boleh lagi dipungut biaya. Sehingga nanti kita kerjasama dengan sekolah swasta, Iki harus urunan Piro seh. Jadi kalau ada BOPDA ya kita berikan,” pungkas dia. (ted)
