Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila sebagai kelanjutan dari program Kampung Madani yang telah berjalan sebelumnya. Langkah ini mendapat apresiasi dari DPRD Kota Surabaya, terutama dari Komisi A yang membidangi pemerintahan.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menyatakan dukungannya atas pembentukan Satgas tersebut. Menurutnya, pembentukan Satgas Kampung Pancasila bisa menjadi penguat nilai-nilai kebangsaan dan kolaborasi warga. Namun, ia mengingatkan bahwa program ini tidak boleh berhenti pada tataran seremonial semata.
“Secara konsep, kami di DPRD mendukung penuh terbentuknya Satgas Kampung Pancasila karena mendorong kolaborasi antarwarga. Namun, jangan sampai ini hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata di masyarakat,” ujar Kahfi di Komisi A DPRD Surabaya, Rabu (9/7/2025).
Pembentukan Satgas Kampung Pancasila ini telah dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 100.3.3.3/142/436.1.2/2025. Struktur satgas ini mencakup dari tingkat kota hingga RW, dengan ketua RW sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, koordinasi teknis dilakukan oleh perangkat daerah terkait.
Politisi Partai Gerindra ini menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap implementasi program di masing-masing RW. Dia meminta agar empat kelompok kerja (Pokja) yang dibentuk, yaitu Pokja Lingkungan, Kemasyarakatan, Ekonomi, dan Sosial Budaya, tidak hanya berjalan di atas kertas.
“Misalnya untuk Pokja Lingkungan, kita harus tahu berapa bank sampah yang terbentuk dan berfungsi aktif, bukan hanya ada papan namanya saja. Demikian pula Pokja Ekonomi, harus jelas siapa pelaku UMKM yang mendapat pelatihan atau pendampingan,” tuturnya.
Azhar juga mendorong adanya pembinaan intensif bagi para Ketua RW dan pengurus Satgas agar mampu menjalankan fungsi koordinasi dan pelaporan lintas bidang secara efektif. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan.
“Ketua RW itu bukan superman apalagi rambo. Maka peran Lurah, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas sangat penting dalam mem-backup pelaksanaan program di lapangan,” kata mantan aktivis HMI ini.
Ia berharap, jika dijalankan dengan serius, Satgas Kampung Pancasila bisa menjadi instrumen penting dalam menciptakan harmonisasi sosial dan menangani berbagai persoalan di masyarakat.
“Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi media baru untuk mengatasi masalah lingkungan, kemiskinan, sampai kenakalan remaja. Tetapi harus fokus pada aksi, bukan hanya dokumentasi,” pungkasnya. [asg/suf]
