Jakarta (beritajatim.com) – Universitas Paramadina menggelar diskusi publik bertajuk “100 Hari Trump: Tsunami Geopolitik dan Ekonomi Bagi Indonesia?” pada Jumat (2/5/2025) secara daring melalui Zoom.
Acara ini membahas dampak kebijakan Presiden Donald Trump selama 100 hari pertama di periode keduanya terhadap dinamika global dan Indonesia, khususnya dalam aspek ekonomi dan geopolitik.
Dalam forum ini, ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap arah kebijakan Presiden Trump.
Ia merujuk pada sampul terbaru The Economist yang menggambarkan elang Amerika Serikat dalam kondisi babak belur dengan caption “masih 1.361 hari lagi”, sebagai simbol pesimisme global terhadap kepemimpinan Trump.
“Ekonomi Amerika Serikat mengalami kontraksi sebesar -0,3% pada kuartal pertama 2025, sementara JP Morgan memperkirakan peluang terjadinya resesi mencapai 40%,” jelas Wijayanto. Ia juga mencatat bahwa impor AS dari Tiongkok turun drastis hingga 70–80% akibat kebijakan proteksionisme yang diterapkan Trump.
Indeks kepercayaan konsumen Amerika juga mengalami penurunan signifikan ke angka 86, jauh di bawah ambang batas normal sebesar 100. Meski demikian, menurut Wijayanto, Trump masih menolak mengakui krisis dan justru terus menyalahkan mantan Presiden Joe Biden atas situasi ekonomi yang memburuk.
Dalam analisisnya, Wijayanto mengidentifikasi dua karakteristik utama dalam gaya kepemimpinan Trump. “Pertama, ia melihat dunia seperti reality show—semakin kontroversial suatu isu, semakin menarik bagi Trump. Kedua, bersama tokoh seperti Elon Musk, ia memperlihatkan kekhawatiran serius terhadap kemungkinan kebangkrutan fiskal AS,” ungkapnya.
Wijayanto memaparkan bahwa selama satu dekade terakhir, defisit anggaran Amerika berada di kisaran 3,1% hingga 5,8% dari PDB. Kebijakan kenaikan tarif impor yang diusung Trump diklaim sebagai strategi untuk melindungi industri dalam negeri dan mengurangi beban fiskal. Namun, menurutnya, pendekatan ini justru memperburuk keadaan.
“Perang dagang Trump bergerak dalam tiga dimensi utama: mempertahankan hegemoni AS, menekan defisit perdagangan, dan mengurangi defisit anggaran. Tapi kalkulasi yang keliru membuat dampaknya menjadi bumerang,” tegas Wijayanto.
Indonesia Rentan Terimbas Gejolak AS
Dampak dari kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh Indonesia. Wijayanto menjelaskan bahwa sekitar 45,4% surplus ekspor Indonesia berasal dari pasar Amerika Serikat. Ini membuat perekonomian nasional sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi di Negeri Paman Sam.
Untuk itu, ia menilai langkah pemerintah membentuk tiga satuan tugas—yaitu satgas perundingan dagang, satgas perluasan kesempatan kerja, dan satgas deregulasi—merupakan langkah awal yang baik. Namun, ia menekankan perlunya deregulasi total.
“Kita membutuhkan full-blown deregulation. Saatnya Indonesia bersaing ‘eye to eye’ dan ‘neck to neck’ dengan Vietnam yang kini menjadi outlier dalam menarik investasi global secara agresif,” ujar Wijayanto.
Ia juga menyoroti rendahnya posisi Indonesia dalam Country Complexity Index, yang menunjukkan keterbatasan dalam keragaman dan kecanggihan produk ekspor. Saat ini, lebih dari 40% ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer seperti batu bara, minyak sawit (CPO), tembaga, nikel, serta minyak dan gas.
Dorongan Reformasi Struktural
Menurut Wijayanto, agar mampu bersaing di kancah global, Indonesia harus melakukan reformasi struktural secara menyeluruh. Beberapa agenda prioritas yang ia ajukan mencakup pemberantasan premanisme ekonomi, penyederhanaan perizinan, efisiensi sistem keuangan, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), optimalisasi perjanjian perdagangan bebas (FTA), pemberian insentif pajak, serta penanganan ekonomi bawah tanah.
Selain itu, pembenahan sektor ketenagakerjaan dan penurunan biaya logistik juga menjadi kunci penting agar Indonesia tetap kompetitif di tengah tekanan global yang terus berubah.
Diskusi publik ini menjadi pengingat penting bahwa gejolak global tidak cukup dihadapi dengan sikap reaktif. “Indonesia perlu membentuk ulang kebijakan nasional dengan pendekatan yang solid dan proaktif, agar tetap relevan dan mampu bertahan di tengah ketidakpastian dunia,” kata Wijayanto.
Diskusi ini menjadi pengingat bahwa gejolak global harus dihadapi dengan strategi nasional yang solid dan proaktif. Indonesia tidak bisa hanya bereaksi kita harus membentuk ulang kebijakan agar tetap relevan dan kompetitif di tengah ketidakpastian dunia.
Dinna Prapto Raharja, Pakar Hubungan Internasional/Synergy Policies, menyoroti bahwa dunia saat ini tengah limbung akibat kebijakan unilateral Trump. Dalam waktu singkat, Trump telah menandatangani 142 Executive Orders jumlah tertinggi sepanjang sejarah AS dalam 100 hari pemerintahan tanpa melalui debat legislatif. Kebijakan-kebijakan ini bukan hanya mengubah lanskap politik domestik AS, tetapi juga menciptakan gelombang guncangan internasional.
“Trump menarik AS keluar dari WHO dan Paris Agreement, memangkas besar-besaran anggaran USAID, dan menghentikan berbagai proyek bantuan luar negeri seperti perubahan iklim dan bantuan ke China. Ini adalah sinyal kuat kembalinya proteksionisme dan berakhirnya era kerja sama multilateral” ujar Dinna.
Menurutnya, sistem ketergantungan global yang dibangun sejak Perang Dunia II kini mulai dirombak secara sepihak oleh AS. Tatanan ekonomi internasional yang dahulu berpijak pada kerja sama dan trust kini digantikan oleh isolasionisme dan kompetisi.
Dampak langsung dari kebijakan Trump adalah kerusakan pada tatanan hubungan internasional yang selama ini menjadi landasan bagi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia kini menghadapi situasi darurat diplomasi akibat hilangnya prinsip win-win dalam hubungan antarnegara.
“Dalam kondisi ini, bahkan isu-isu strategis seperti pertahanan dan keamanan menjadi ajang perlombaan baru. Produk-produk strategis seperti drone, big data, dan luar angkasa kini dikuasai penuh dan tidak lagi dipertukarkan secara terbuka. Risiko *pre-emptive strike* pun meningkat, dan Indonesia harus mulai mewaspadai eskalasi senjata yang tidak terduga” tambahnya.
Tak hanya itu, Dinna juga menyoroti kerapuhan demokrasi di tengah naiknya politik transaksional. Isu-isu kemanusiaan seperti HAM, kesetaraan gender, disabilitas, dan lingkungan hidup terpinggirkan, seakan dapat dipisahkan dari agenda ekonomi dan politik. Padahal, martabat manusia adalah pilar utama dari stabilitas global.
Sementara itu, Andi Mallarangeng, Ph.D, Pengamat Politik AS, menambahkan bahwa kebijakan Trump tak hanya mengguncang dunia luar, tetapi juga menciptakan instabilitas di dalam negeri AS. Approval rating Trump anjlok tajam dalam 100 hari pertama, menjadi yang terburuk dalam 70 tahun sejarah polling AS. Inflasi melonjak akibat kelangkaan barang-barang murah dari China dan negara lain.
“Trade war yang digagas Trump justru membebani perusahaan-perusahaan AS dan konsumen langsung. Kenaikan harga barang impor membuat daya beli masyarakat menurun. Ini menjadi ironi besar dari slogan Trump – Make America Great Again” ujar Andi.
Menurutnya, upaya Trump untuk membalikkan arah globalisasi dan industrialisasi tidak sejalan dengan realitas ekonomi. Upaya substitusi impor tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat, karena ketergantungan komponen luar negeri sangat besar. Sementara itu, tekanan menjelang midterm election 2026 akan menjadi ujian krusial terhadap legitimasi Trump. (ipl/ted)
