Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, beserta jajaran di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Misi Dagang Jawa Timur ke Maluku Utara guna memperkuat sinergi ekonomi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Khofifah menekankan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih seimbang. Selama ini, Jawa Timur menjadi pemasok utama kebutuhan pokok Maluku Utara, namun arus balik kapal dari Maluku Utara ke Jawa Timur masih belum optimal.
”Pelaku usaha pelayaran (shipping line) di Jawa Timur siap menjemput muatan dari Maluku Utara. Kita ingin produk-produk unggulan Maluku Utara menemukan pasar yang lebih luas melalui konektivitas tol laut yang lebih terintegrasi,” ujar Khofifah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengakui bahwa ketidakseimbangan arus muatan (keberangkatan vs kepulangan) menjadi pemicu utama tingginya biaya logistik yang berdampak pada inflasi di daerahnya.
”Sebagian besar bahan pangan seperti beras, minyak goreng, dan telur dipasok dari Jatim. Kami mencari solusi agar supply chain lebih efisien. Jika kapal kembali ke Jatim dengan muatan penuh, biaya logistik bisa ditekan sehingga harga barang di Maluku Utara lebih terjangkau,” jelas Sherly.
Selain logistik, terdapat beberapa sektor kunci yang menjadi fokus kerja sama. Yakni, peningkatan SDM. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan mengirimkan tim untuk belajar di BPSDM Jawa Timur guna meningkatkan kapasitas aparatur.
Sementara untuk Transformasi Digital (SPBE), Maluku Utara akan membidik peningkatan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini, Jatim memimpin dengan indeks 4,7, sementara Malut berada di angka 3,6.
Sektor strategis lainnya adalah kolaborasi di bidang pertanian dan pendidikan untuk jangka panjang.
Sherly menyebut Khofifah sebagai mentor dalam tata kelola pemerintahan. “Dengan mempelajari keberhasilan Jatim dalam menerapkan SPBE dan manajemen distribusi pangan, Maluku Utara optimis dapat memperbaiki performa birokrasi dan stabilitas ekonomi daerah. Kerja sama ini menandai langkah baru bagi kedua provinsi untuk tidak hanya sekadar bertukar komoditas, tetapi juga bertukar pengetahuan (knowledge sharing) demi kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah,” pungkasnya. [tok/beq]
