Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendesak PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) membatalkan rencana impor 105.000 mobil niaga dari India untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih karena dinilai berpotensi merugikan industri nasional dan tidak memberi nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.
Menurut Said, penggunaan APBN untuk pengadaan kendaraan impor menunjukkan BUMN tersebut tidak memprioritaskan penguatan industri otomotif nasional. Padahal, produsen dalam negeri membutuhkan peningkatan permintaan agar bisa tumbuh lebih ekspansif.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat didalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang tapi perlu dibatalkan,” tegas Said.
Ia menilai langkah tersebut belum mencerminkan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan rantai pasok dan industri dalam negeri.
“Mari kita buka data saja, sejak 2011 pertumbuhan industri maknufaktur selalu berada dibawah pertumbuhan PDB. Padahal sektor manufaktur harusnya menjadi andalan kita mengembangkan sektor hilir dari Sumber Daya Alam (SDA),” ujar Said.
Said menjelaskan, sektor manufaktur memiliki peran strategis dalam menyerap tenaga kerja, termasuk lulusan perguruan tinggi. Ia menyebut lebih dari satu juta sarjana masih menganggur dan membutuhkan dukungan kebijakan yang berpihak pada penciptaan lapangan kerja.
“Ayolah, BUMN perlu ikut memikirkan hal ini. Rencana mengimpor 105.000 mobil niaga tersebut malah merugikan perekonomian nasional,” katanya.
Ia mengutip perhitungan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang memperkirakan potensi dampak ekonomi dari rencana impor tersebut. Di antaranya, menggerus PDB hingga Rp39,29 triliun, menurunkan pendapatan masyarakat Rp39 triliun, memangkas surplus industri otomotif Rp21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif Rp17,39 triliun, serta menekan penerimaan pajak bersih Rp240 miliar.
“Apakah PT Agrinas tidak ada komunikasi dengan pabrikan dalam negeri, semisal dengan Gaikindo?,” ujar Said.
Ia juga menyoroti bahwa pengadaan 105.000 mobil niaga hampir setara dengan total produksi mobil niaga nasional sepanjang 2025. Jika dilakukan di dalam negeri, menurutnya, langkah tersebut dapat membangkitkan industri otomotif nasional, menyerap tenaga kerja baru, serta menciptakan efek berantai ekonomi.
“Langkah ini akan membangkitkan industri otomotif dalam negeri, menyerap tenaga kerja baru, dan efek berantai ekonomi lainnya,” tambahnya.
Said mengingatkan bahwa rencana pembelian mobil ini menggunakan APBN dan bersifat multiyears, sementara ruang fiskal negara terbatas. Setiap belanja barang dan jasa pemerintah, kata dia, harus dihitung secara matang dari sisi manfaat ekonomi jangka panjang.
Ia juga mempertanyakan aspek layanan purna jual apabila kendaraan diimpor, termasuk ketersediaan suku cadang, jaringan bengkel, serta biaya aftersales dalam jangka panjang.
“Kalau kita perhitungkan ini semua, bisa jadi harganya lebih mahal, dari niatan awal efisiensi,” tegasnya.
Menurut Said, pertimbangan efisiensi bukan satu-satunya dasar kebijakan. Yang lebih strategis adalah memastikan setiap program pemerintah memberi dampak positif bagi industri dan rantai pasok dalam negeri.
“Kembali merujuk cara berfikir presiden, setiap langkah harus punya dasar rujukan untuk memperkuat rantai pasok dalam negeri atau tidak?” ujar Said. [hen/beq]
