Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi memiliki panduan pembangunan lima tahunan setelah DPRD mengesahkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Persetujuan ini ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (26/6/2025).
RPJMD menjadi dasar penting yang memuat arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan visi dan misi kepala daerah.
Namun pengesahan tersebut juga diwarnai kritik dari sejumlah anggota dewan. Mereka menilai banyak OPD belum sepenuhnya siap untuk menerjemahkan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Danial, menyampaikan keprihatinannya secara terbuka. Ia menilai masih banyak OPD yang belum memahami betul rencana kerja jangka menengah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Gambaran besar program lima tahun ke depan saja banyak yang masih tidak bisa dijelaskan dengan baik,” ujar Danial saat ditemui pada Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, OPD harus lebih responsif terhadap kebijakan kepala daerah agar program tidak sekadar menjadi dokumen. Ia mencontohkan pentingnya perencanaan yang matang di sektor infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Menurut Danial, sudah seharusnya ada peta kondisi eksisting berikut tahapan perbaikan yang jelas.
Ia juga menyinggung belum adanya indikator terukur dalam program pengurangan kawasan kumuh. Bahkan di sektor perhubungan, praktik pungutan liar masih ditemui di lokasi parkir berlangganan yang seharusnya tertib.
“OPD harus benar-benar paham akar masalahnya, agar program bisa tepat sasaran dan ada hasil yang nyata,” lanjutnya. Ia berharap 33 program prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMD tidak gagal direalisasikan hanya karena lemahnya perencanaan.
Menanggapi kritik tersebut, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengaku akan segera mengambil langkah konkret. “Kami apresiasi masukan dari DPRD, ini akan jadi evaluasi penting,” ujar Rusdi.
Ia menegaskan akan melakukan konsolidasi internal agar seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama. “OPD harus paham perannya, dan seluruh program prioritas harus sejalan dengan arahan pusat dan daerah,” tegasnya. [ada/beq]
