Malang (beritajatim.com) – Gelombang protes terkait pemangkasan anggaran pendidikan semakin menguat. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya mengumumkan rencana aksi demonstrasi untuk menuntut kejelasan terkait program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang diduga terkena efisiensi anggaran.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 18 Februari 2025, pukul 10.00 WIB, dengan titik kumpul di Jalan Veteran Kota Malang, tepatnya di dekat Taman Makam Pahlawan. Mahasiswa dari berbagai kampus di Malang diharapkan hadir untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Melalui unggahan di media sosial, BEM Malang Raya menegaskan bahwa dunia pendidikan di Indonesia saat ini sedang dalam kondisi kritis. Kebijakan pemangkasan anggaran yang diterapkan dinilai sangat merugikan, terutama bagi mahasiswa yang bergantung pada KIP Kuliah.
“Dunia pendidikan di Indonesia sedang dalam kondisi sakit. Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menjadi harapan bagi mahasiswa kurang mampu mengalami pemangkasan besar. Hal ini mengancam 663.821 mahasiswa yang menerima KIP terancam putus kuliah,” tulis BEM Malang Raya.
Pemerintahan Presiden Prabowo dikritik karena sektor pendidikan menjadi korban pemangkasan anggaran, menduduki peringkat kedua setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, program beasiswa lain seperti LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) tetap berjalan sesuai kontrak tanpa pengurangan.
“Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” ujar Sri Mulyani.
Meski demikian, sejumlah mahasiswa menyuarakan kecurigaan terkait konsistensi kebijakan pemerintah. Salah satu anggota BEM Malang Raya menambahkan.
“Pemerintah sering sekali tidak konsisten. Rekam jejak yang berubah-ubah membuat kami waspada agar tidak terkecoh lagi. Maka dari itu, kami turun ke jalan untuk mengawal isu ini.”
Tak hanya BEM Malang Raya, aksi seruan juga datang dari kalangan mahasiswa lainnya. Secara serentak, mahasiswa UMM mengungkapkan..
“Kami Mahasiswa Zona Kutukan Kampus Putih, dengan ini menyatakan sikap terhadap kebijakan yang mencederai tubuh pendidikan dan kesehatan dengan dalih efisiensi anggaran. Mari rapatkan barisan, satukan tuntutan, dan katakan LAWAN atas segala bentuk diskriminasi tersistem.”
Sementara itu, seruan dari mahasiswa UIN Malang turut menggema:
“Kami mengajak seluruh elemen UIN Malang. Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara, bukan sekadar komoditas yang bisa diperjualbelikan. Sebagai mahasiswa kami tidak ingin melihat masa depan bangsa ini terancam, oleh karena itu, kami menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menyuarakan.”
BEM Malang Raya mengajak seluruh mahasiswa dari berbagai universitas untuk bergabung dalam aksi di Gedung DPRD Kota Malang. Di sana, massa akan menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada pemerintah daerah guna memastikan agar kebijakan yang merugikan sektor pendidikan dan kesehatan segera ditinjau ulang.
Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh ribuan mahasiswa dan masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Semua mata kini tertuju pada aksi besar di Kota Malang yang akan menentukan arah masa depan pendidikan bangsa. (dan/ian)
