Blitar (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi Partai Gerindra, Tan Ngi Hing, kembali turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi konstituennya dalam agenda Reses masa persidangan tahun 2026. Bertempat di salah satu rumah warga Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, fokus diskusi menghangat pada implementasi program nasional salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski program besutan Presiden ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, Tan Ngi Hing mencatat adanya rapor merah terkait integritas penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam pertemuan tersebut, mayoritas warga Kelurahan Gedog menyatakan dukungannya terhadap program MBG. Program ini dinilai sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus menjamin asupan gizi anak-anak di Kota Blitar.
“Secara prinsip, mayoritas masyarakat sangat mendukung program MBG. Mereka merasakan langsung manfaatnya. Niat mulia Presiden untuk membangun generasi emas melalui gizi yang baik ini sudah sampai ke hati masyarakat,” ujar Tan Ngi Hing di sela-sela kegiatan reses.
Namun, nada apresiasi tersebut dibarengi dengan keluhan terkait teknis di lapangan. Sejumlah warga melaporkan adanya ketidaksesuaian menu yang diberikan dengan standar gizi yang seharusnya. Tan Ngi Hing tidak menampik adanya praktik nakal dari oknum SPPG yang mencoba mencari celah keuntungan di tengah program sosial ini.
“Mayoritas masyarakat mendukung program MBG, tapi catatannya ya itu, masih ada beberapa SPPG nakal yang memberikan menu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan,” tegas legislator senior tersebut.
Ia menekankan bahwa jika ditemukan kualitas makanan yang buruk, hal tersebut murni merupakan kegagalan operasional di tingkat penyedia, bukan kesalahan sistemik dari program itu sendiri.
“MBG itu program yang sangat baik. Kalau ada kesalahan, itu murni kesalahan SPPG-nya. Presiden meluncurkan program ini untuk kepentingan rakyat dengan niat yang sangat mulia. Jadi, kalau ada penyelewengan, itu oknum di SPPG-nya yang bermasalah,” tandasnya.
Menanggapi keluhan warga tersebut, Tan Ngi Hing berkomitmen untuk segera membawa temuan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ia berencana melakukan koordinasi intensif dengan Satgas MBG Kota Blitar untuk memperketat pengawasan.
Ia menuntut adanya intervensi nyata dan pemantauan berkala (monitoring) secara langsung ke dapur-dapur produksi SPPG. Tujuannya jelas: memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar berubah menjadi asupan bergizi di piring masyarakat.
“Kita akan minta Satgas MBG Kota Blitar untuk melakukan intervensi dan pemantauan yang sesungguhnya. Jangan hanya di atas kertas. Kita ingin menu MBG ini benar-benar berkualitas sehingga manfaatnya dirasakan nyata oleh warga, bukan malah dimanfaatkan oleh oknum untuk cari untung sendiri,” pungkas Tan Ngi Hing. (owi/ian)
