Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menerima banyak keluhan soal akses pendidikan saat reses di Krembangan Bhakti, Jumat (13/2/2026). Warga menyampaikan kesulitan masuk SMA Negeri karena wilayah tersebut jauh dari sekolah negeri dan terkendala kuota zonasi.
“Disini banyak saya banyak disambati karena sulitnya mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan gratis karena di sini sangat minim SMA Negeri,” ujar Cahyo usai reses di Krembangan Bhakti.
Menurut dia, kondisi geografis Krembangan yang relatif jauh dari SMA Negeri membuat peluang siswa diterima melalui jalur zonasi semakin kecil. Situasi ini berdampak langsung pada keluarga yang berharap pendidikan gratis bagi anak-anaknya.
“Saya sudah mengusulkan kepada pemerintah provinsi dan berkoordinasi juga dengan Pemkot untuk membangun SMA Negeri baru. Tetapi memang ada banyak pertimbangan,” tutur Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Politisi muda ini menjelaskan keterbatasan lahan milik Pemprov di Surabaya menjadi kendala utama pembangunan sekolah baru. Opsi penggunaan lahan milik Pemkot dinilai memungkinkan, namun perlu regulasi yang jelas agar bisa direalisasikan.
“Tentu solusinya adalah penggunaan lahan Pemkot. Nah, bagaimana kita mencari regulasi yang bisa mengakomodir ini,” jelasnya.
Selain persoalan lahan, dia mengakui pembangunan SMA Negeri membutuhkan biaya besar di tengah tantangan fiskal daerah. APBD Jawa Timur tahun ini mengalami penurunan sehingga ruang pembangunan infrastruktur baru cukup terbatas.
“Menurut saya pembangunan SMA Negeri untuk tahun ini sangat sulit. Tetapi kami ingin memastikan program beasiswa dan BPOPP untuk swasta tetap berjalan, tidak boleh turun dan kalau bisa kuotanya bertambah,” tegasnya.
Cahyo juga mendorong penambahan kursi penerimaan siswa di SMA yang sudah ada, khususnya untuk wilayah padat penduduk. Namun kebijakan itu tetap harus mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta.
“Sekolah swasta juga bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara harus memberikan jaminan agar swasta bisa survive dan naik kelas, sehingga tidak ada lagi disparitas kualitas pendidikan di Surabaya,” pungkasnya. [asg/ian]
