Ngawi (beritajatim.com) – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Ngawi masih belum memiliki kepastian untuk direalisasikan pada tahun ini.
Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi menegaskan komitmennya mendukung penuh program prioritas nasional Kementerian Sosial (Kemensos) RI tersebut. Dukungan itu mencakup penyediaan lahan hingga data calon siswa yang akan menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, menyampaikan bahwa pihaknya sejak awal telah merespons program tersebut dengan menyiapkan lahan sesuai kebutuhan pemerintah pusat.
“Pemkab sudah menyediakan lahan yang sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan oleh pusat,” jelasnya, Kamis (21/8/2025)
Lokasi yang telah disiapkan berada di kawasan Ngudal, Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, dengan luas sekitar tujuh hektare. Menurutnya, saat ini Pemkab hanya menunggu arahan teknis lebih lanjut dari Kemensos.
“Persiapan lahan sudah beres, tinggal menunggu petunjuk berikutnya. Dalam rapat koordinasi terakhir memang direncanakan tahun ini dimulai pembangunan, tetapi hingga kini belum ada kepastian,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pembangunan fisik SR akan menggunakan dana APBN dengan estimasi anggaran mencapai Rp200 miliar.
Proses pembangunannya juga akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Kesehatan. SR direncanakan berbentuk sekolah berasrama atau boarding school yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori desil 1 dan 2.
Tak hanya menyediakan pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin, program ini juga akan dipadukan dengan pemberdayaan keluarga siswa melalui empat skema bantuan produktif yang digulirkan Kemensos.
“Pemkab Ngawi siap memberikan dukungan maksimal, baik terkait data calon siswa maupun koordinasi tenaga pengajar,” ungkap Dwi Rianto.
Ia menambahkan, kemungkinan rekrutmen peserta didik dapat dilakukan dengan dua skema, yakni mengakuisisi siswa dari sekolah lain atau membuka penerimaan baru. Sebab, menurut data yang ada, tidak ditemukan kasus anak putus sekolah di Ngawi.
“Intinya, Pemkab siap menyukseskan program ini demi memastikan hak pendidikan anak di Ngawi terpenuhi,” pungkasnya. [fiq/ted]
