Jember (beritajatim.com) – Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029. Namun rencana pembangunan yang hendak dilakukan Bupati Muhammad Fawait masih lebih bernuansa amal atau karitas daripada pemberdayaan masyarakat.
Iffan Gallant, pengajar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember, mengatakan, pemerintah daerah seharusnya berfokus pada pemberdayaan masyarakat. “Sedangkan kalau kita lihat RPJMD lebih banyak pada charity program. Kegiatan-kegiatan yang kasih ini kasih itu dan lain sebagainya,” katanya, Rabu (18/6/2025).
Menurut Iffan, rancangan RPJMD tidak menyebutkan batas waktu program-program bernuansa amal atau bagi-bagi bantuan sosial tersebut. “Apakah ini sampai lima tahun itu nanti kita charity terus? Sampai kapan? Apakah memang sengaja membuat Kabupaten Jember untuk hanya charity, sedangkan untuk pemberdayaannya tidak ada? Itu kan pertanyaan juga,” katanya.
Iffan mencontohkan beberapa program andalan Bupati Fawait yang berbau karitas, seperti bantuan langsung tunai, bedah rumah, dan beasiswa. “Itu lebih banyak menjadikan warga sebagai sasaran bantuan daripada sasaran pemberdayaan,” katanya.
Iffan khawatir program-program berbau amal dan bagi-bagi bantuan ini adalah bentuk balas budi terhadap dukungan pada saat pemilihan kepala derah. “Ini artinya kontestasi yang dulu itu sudah lewat masih saja membayangi,” katanya.
Iffan mengakui kekhawatirannya bisa saja keliru. Namun ia punya dasar untuk cemas jika melihat kontestasi pilkada Jember tempo hari. “Ketika banyak sekali ABK (Anak Buah Kapal) yang berada dalam sebuah perahu berarti ada balas budi yang harus dikembalikan. Kalau misalnya masih berpikir seperti itu padahal sekarang sudah jadi bupati, ini menjadi sebuah permasalahan kita semua yang secara nasional juga demikian,” katanya.
Bupati Muhammad Fawait mengapresiasi kritik tersebut. “Saya pikir kritikan itu baguslah, bagian dari demokrasi di Jember. Masukan-masukan kita dengarkan dengan baik,” katanya, Kamis (19/6/2025).
Fawait memastikan bahwa fokus pembangunannya adalah pengentasan kemiskinan. “Pasti kami akan bikin kebijakan ke depan pada hal-hal langsung yang bersifat teknis. Kita sedang bikin kajian. APBD kita 10 tahun terakhir tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan,” katanya.
Fawait berencana membuat sejumlah program konkret untuk mengembangkan perekonomian warga. “Pengembangan ekonomi tidak mungkin seremonial-seremonial. Kalau cuman seremonial-seremonial ya seperti sekarang, angka kemiskinan kita tinggi, angka kemiskinan ekstrem kita tinggi. Mungkin itu catatan bagi yang kemarin-kemarin, tidak bagi yang akan datang,” katanya.
Pembahasan detail program, menurut Fawait, tidak bisa dilakukan dalam RPJMD. “Detailnya ada pada pembahasan APBD,” kata Fawait.
Rencana Fawait ini mendapat dukungan dari DPRD Jember, sebagaimana terlihat dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar RPJMD 2025-2029, Senin (23/6/2025).
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Amanat Muhammad Ahmad Birbik Munajil Hayat mengingatkan pentingnya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. “Perlu ada program-program yang lebih inovatif untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, seperti pengembangan usaha mikro, koperasi, dan peningkatan keterampilan kerja,” katanya.
Program ini, menurut Birbik, hendaknya melibatkan wadah-wadah kerja masyarakat yang sudah berjalan berkesinambungan. “Program- program ini harus didukung dengan akses pendidikan yang lebih baik, serta kemudahan dalam mengakses modal usaha,” katanya.
Golkar berharap RPJMD tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan. “Tapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih besar yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” kata Birbik.
Birbik yakin, RPJMD Kabupaten Jember dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk kemiskinan, pendidikan yang unggul dan religius, birokrasi yang profesional, infrastruktur yang berkualitas, percepatan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. [wir]
