Malang (beritajatim.com) – Rencana pembangunan Pondok Pesantren Ahsana yang didirikan Sugik Nur atau Gus Nur di sebuah perumahan bernama Ahsana Grand Singosari Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, mendapat pertentangan. PCNU Kabupaten Malang pun bereaksi dan mendua keberadaan pengembang perumahan tersebut masih ada kaitannya dengan kelompok 212.
Ketua PCNU Kabupaten Malang, dr Umar Usman pun ketika mendengar kabar tersebut langsung menuju lokasi rencana pembangunan ponpes yang berada didalam Perumahan Ahsana. Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas (Sekdin) Kesehatan Kota Malang itu datang di lokasi pada, Selasa (30/11/2021) kemarin.
Umar menyebut, pengembang di perumahan itu diduga masih ada kaitannya dengan kelompok 212. Pengembang itu disebut Umar, memiliki simbiosis mutualisme bersama kelompok mantan massa aksi bela Islam di Jakarta beberapa waktu silam.
Meski terletak di dataran tinggi Desa Klampok, perumahan tersebut ternyata sudah terjual semua. Harganya pun relatif mahal, yakni antara Rp 400 juta hingga Rp 800 juta per unit rumah.
“Itu kan terletak di pucuk gunung dan lereng. Strategisnya paling dekat Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Singosari. Tapi Prospeknya cerah ternyata, sold out itu sudah terjual semua. Satu unit harganya ada yang Rp 800 juta itu di depan dan Rp 400 juta. Jadi ada fenomena itu, contoh di Perumahan Ahsana, usernya (pembelinya) itu dari 212 ketika temennya bikin perumahan dibeli hingga laku keras,” kata Umar, Kamis (1/12/2021).
Sebagai gantinya, Umar menyebut, dari pembelian unit rumah oleh massa yang diduga kelompok 212, pengembang nantinya akan menyumbang keuntungan sekian persen kepada gerakan tersebut.
“Itu ada di grup mereka (grup pengembang) diumumkan, pengembang ini hasil penjualannya berapa persen itu untuk kelompok 212. Jadi yang selama ini itu pengembang menjadi donatur 212,” imbuh Umar.
Umar pun menyebut bahwa pengembang masih ada sengketa lahan bersama petani. Hal itu diketahui pihaknya karena pengembang belum membayar secara penuh uang pembelian ke petani.
“Ada masalah dalam hal pengembang dengan petani belum bayar total. Padahal prospeknya cerah sold out itu harusnya bisa bayar,” tegas Umar.
Umar menerangkan, pendirian pondok pesantren itu memang mendapat respon oleh masyarakat Desa Klampok yang merasa keberatan. Bahkan, aduan pun sudah diterimanya.
Hal itu juga karena pendiri ponpes Gus Nur ditakutkan akan menyebarkan ajaran agama yang melenceng dari ponpes yang ada di wilayah Singosari. Masyarakat sana sudab resah, Gus Nur itu sudah viral di Desa Klampok itu yang ceramah dengan misuh-misuh (berkata kasar) jadi masyarakat sana berpikir nantinya dijadikan dakwah seperti itu, maka resah mereka,” beber Umar.
Nantinya, Umar mengaku akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Malang. Sebab, jika masyarakat sekitar sudah resah, maka Pemkab Malang juga akan segera bertindak.
“Rekan-rekan tadi sudah bilang ke Abah Sanusi (Bupati Malang). Dan nanti akan kami pertemukan Gus Nur bersama masyarakat dan pemerintah,” papar Umar.
Terpisah, Bupati Malang HM Sanusi mengaku belum tahu akan adanya warga yang merasa keberatan dengan pendirian ponpes itu di wilayah Kecamatan Singosari. Namun ia menjelaskan akan berkoordinasi dengan terkait permasalahan tersebut. “Belum tahu, tapi nanti akan koordinasi dengan Forkopimda dulu,” kata Sanusi.
Sikap keberatan ini juga diketahui dari surat tanggapan dan nota keberatan dari PCNU Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Kabupaten Malang pada 29 November 2021 lalu.
Dalam surat yang ditujukan ke Bupati Malang, HM Sanusi itu masyarakat keberatan dengan adanya rencana pembangunan ponpes yang diasuh oleh Sugik Nur.
Sementara itu, Sugik Nur menjelaskan ada tiga poin utama yang dimiliki terkait dengan adanya informasi penolakan dari warga Singosari. Dan beberapa telah diunggah oleh Gus Nur pada channel YouTube Gus Nur 13 Official.
“Jadi ada tiga poin kurang lebihnya. Yang pertama ada videonya ada beberapa masyarakat Singosari yang menemui saya langsung podcast di channel YouTube saya hampir satu jam. Semua pertanyaan juga disitu,” kata Gus Nur melalui sambungan telepon, Kamis (2/12/2021).
Yang kedua masih kata Gus Nur, surat itu berbunyi mendukung keberatan warga Kecamatan Singosari dan pesantren se Kecamatan Singosari yang merasa resah dengan pesantren Gus Nur. Disitu, ia menilai sangat provokatif.
“Masa iya sih mengatasnamakan masyarakat se kecamatan, pondok pesantren hingga guru ngaji. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Beberapa jamaah, umat, pesantren dan guru ngaji malah tidak tahu, baru tahu, jadi itu kan tidak benar. Tidak boleh mengatasnamakan se kecamatan, itu mengadu domba,” ujar Gus Nur.
Pria dengan 69 ribu followers pada akun YouTube nya itu mengaku juga telah berkunjung ke kediaman KH Luthfi Bashori. Hal itu yang dianggap secara izin kepada ulama telah dikantonginya.
“Secara legalitas saya sudah ke dalem (rumahnya) habib Luthfi Bashori. Secara legalitas, adat, toto kromo, kulo nuwun itu sudah sama habib Luthfi Bashori. Dan beliau tidak keberatan, malah belaiu menyarankan untuk tidak terburu,” papar Gus Nur.
Setelah pertemuan itu, Gus Nur juga dikenalkan kepada Gus Junaidi atau Gus Jun yang notabenya adalah Wakil Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Singosari. Dari situ sempat ada pertemuan antara KH Luthfi Bashori, Gus Nur dengan Gus Jun.
“Kami ngobrol dengan penuh akrab dan hangat. Tidak ada masalah. Intinya saya kulo nuwun, karena saya di Palu sudah punya, dan Gus Jun saat itu bilang sae (bagus), tapi jawaban itu entah formalitas atau bagaimana ya Wallahu alam,” urai Gus Nur.
Sejak saat itu, Gus Nur yakin dengan niatnya untuk membangun ponpes yang rencananya akan digratiskan untuk santri disana. Karena ia menilai sudah meminta izin, meski baru sebatas pembicaraan dalam pertemuan. “Yang penting dan ditarik kesimpulan dari situ, saya sudah kulo nuwun,” terang Gus Nur.
Disinggung terkait apakah memang mengetahui adanya penolakan dari warga Singosari. Gus Nur mengaku bahwa sebenarnya tidak ada, karena pihaknya selama seminggu dua kali telah mengunjungi lahan yang akan dibangun ponpes itu. “Sama sekali mboten (tidak ada), saya kan seminggu dua kali kan kesana mas. Bahkan alat berat itu kalau masuk kan diangkut sama tronton, kan melewati rumah masyarakat, tidak ada komplain mas,” tutur Gus Nur.
Akan tetapi, Gus Nur tidak mempermasalahkan terkait penolakan yang telah berhembus itu. Bahkan pihaknya akan terus melakukan pembangunan ponpes itu. “Ini (pembangunan) tetap berlanjut. Saya juga berdoa misalkan pak Bupati harus netral, jangan sepihak, ya harus temukan saya, karena ini negara hukum kok,” harap Gus Nur.
Jika pihaknya mendapatkan undangan dari PCNU Kabupaten Malang untuk mediasi terkait masalah tersebut, ia akan mengagalkan semua kegiatan untuk menghadiri kegiatan itu. “Wajib hukumnya saya temui, saya akan meng-cancel semua kegiatan saya. Itu yang saya harapkan. Karena dari dulu saya selalu diganggu ketika saya akan bangun pesantren,” ungkap Gus Nur.
Dari informasi yang di dapat, Gus Nur sejauh ini telah memiliki satu ponpes di Palu, Sulawesi. Untuk di Malang sendiri, Gus Nur pernah ditolak ketika akan bangun ponpes di Kecamatan Turen.
Kegagalan membangun ponpes juga kembali dirasakan Gus Nur di daerah Besuki. “Bahkan itu jadi berita nasional. Padahal itu tanahnya sudah saya bayar lunas, ternyata gagal juga akhirnya. Dan sekarang yang ketiga,” Gus Nur mengakhiri. (yog/kun)
