Jember (beritajatim.com) – Relawan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang diklaim mencapai ratusan ribu sudah memutuskan mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.
Muhammad Iqbal, dosen ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai, klaim besarnya relawan Gus Ipul itu tidak akan mudah terkonversi jadi suara elektoral untuk Prabowo.
“PKB masih jadi juara pemilu di Jatim. Pada 2019, lebih dari 4 juta suara dari 21 juta lebih suara yang sah mengokohkan PKB menang pemilu di Jatim. Apalagi sejarah pemilu langsung pertama 1999, PKB kokoh dengan mengoleksi 7 juta lebih suara dari 19,8 juta suara sah,” kata Iqbal, Sabtu (6/1/2024).
Iqbal mengatakan, PKB tentu tak akan berdiam diri untuk memenangkan Muhaimin Iskandar. Dua kekuatan yang sama-sama berbasis nahdkiyyin itu akan saling berhadapan. “Faktor kultural, sosial dan moral dari warga nahdliyin menjadi kunci dan bukti siapa yang akan memenangi sengitnya pertarungan pilpres di Jatim itu,” katanya.
Soal pernyataan Gus Ipul yang menegaskan gerakan itu murni inisiatif relawan, Iqbal menyebutnya sebagai komunikasi high context. “Komunikasi konteks tinggi terjadi ketika disampaikan secara ambigu, implisit dan berputar. Sebaliknya, pada konteks rendah biasanya mudah berterus terang, lugas dan bahkan luwes spontan,” katanya.
“Munculnya gerakan relawan Gus Ipul mendukung Prabowo-Gibran ini sejatinya makin mempertegas sejatinya sikap politik Kiai Marzuki Mustamar tidaklah salah. Pernyataan Kiai Marzuki pantas diapresiasi tinggi ketika di sejumlah forum menegaskan tentang betapa baik dan bijaknya bila warga NU bisa hadir dan ambil sikap politik kepada siapapun capres pilihannya,” kata Iqbal.
Apakah Gus Ipul bisa disebut melanggar aturan netralitas NU sebagai organisasi dan bisa diganjar sanksi? Iqbal memilih tak berpolemik. “Perkara Gus Ipul menyatakan tidak terlibat atas gerakan relawan itu dan PBNU tidak ambil putusan organisasi apapun, saya kira juga patut kita hormati. Karena memang itu mutlak kewenangan PBNU sebagai organisasi keumatan besar yang menjunjung tinggi moralitas dan khitah NU,” katanya. [wir]
