Blitar (beritajatim.com) – Puluhan warga menggelar aksi demo di depan kantor Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar kemarin (23/12/2024). Mereka protes dan menuntut hasil rekrutmen perangkat desa setempat dibatalkan karena diduga ada kecurangan.
Massa menilai kecurangan itu terindikasi dari peserta dinyatakan lolos seleksi. Sebab, beberapa peserta lolos adalah anak dari kepala desa (kades), anak dari wakil ketua Badan Pemusyawaratan Desa, serta anak dari tokoh masyarakat setempat.
“Sesuai pertemuan sebelumnya, kami menuntut hasil rekrutmen perangkat desa untuk dibatalkan. Meskipun kami tahu bahwa untuk pembatalan harus melewati Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kami sebagai tokoh masyarakat, tahu kesalahan masalah ini dari camat,” ujar Koordinator FKBP, Muhammad Rosyid, Selasa (24/12/2024).
Selain meminta pembatalan hasil seleksi, massa juga meminta kepala desa serta camat untuk bertanggung jawab sebab, penunjukan pihak ketiga ini disinyalir dilakukan oleh pejabat eselon III A tersebut. penunjukan ini dilakukan sebelum pembentukan panitia rekrutmen.
Menurut massa, sebelum rekrutmen digelar telah beredar nama-nama figur yang akan lolos dalam seleksi perangkat desa ini. Setelah seleksi, peserta yang lolos seleksi sama persis dengan isu figur yang bakal menjadi perangkat desa sebelumnya.
Hal ini dinilai menjadi salah satu indikasi bahwa ada pengkondisian atau kecurangan dalam rekrutmen perangkat tersebut. Karena alasan ini pula, masyarakat curiga camat membantu mengkondisikan lembaga ketiga atau panitia seleksi dengan negosiasi tertentu.
“Nama yang sudah keluar lolos perangkat desa kami ketahui, diantaranya ada putra kepala desa, putra wakil ketua badan permusyawaratan desa (BPD) dan anak dari tokoh masyarakat. Jika camat tidak bertanggung jawab maka kepala desa akan jadi tumbal atas kasus ini. Yang bersangkutan harus mundur dari jabatannya,” ungkapnya.
Audiensi perihal kisruh rektrumen perangkat desa yang digelar pukul 11.00 ini berjalan cukup alot. FKBP menduga Camat Talun, Raden Julison Pangestu cawe-cawe pada rekrutmen perangkat desa ini. Pejabat eselon III itu menampik tudingan tersebut. Dia mengaku hanya menawarkan kepada kepala desa untuk menggunakan pihak ketiga dalam proses rekrutmen perangkat desa, yakni Unisba Blitar.
Sayangnya saat dikonfirmasi, yang bersangkutan enggan berkomentar. Alasannya menunggu dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD).
“Kita tunggu kepala DPMD, saja,” ucapnya singkat.
Sementara itu, Kepala Desa Bendosewu, Isnari mengaku sudah menghubungi kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPNMD) untuk datang ke kantor desa. Sayangnya, hingga 30 menit ditunggu yang bersangkutan tidak datang.
“Kami sudah menghubungi kepala DPMD, bahwa audiensi hari ini belum ada titik temu. Maka dari itu, perwakilan massa diundang untuk audiensi di pukul 10.00 WIB. Kami mohon maaf, kita tunggu saja pertemuan besok (hari ini, Red) di DPMD,” pungkasnya.
Informasi tersebut tampaknya memantik emosi massa. Dampaknya, pagar kantor desa sempat digembok oleh massa FKBP agar yang ada di dalam tidak bisa keluar. [owi/beq]







1 Komentar
Ya ikutan yg di pusat.. Jadi wapres anknya .. Gub. Mantunya.. MK.. Pamanya
.. Yg di desa.. Tggl menirukn.. Tp menirukan aturan yg di curangi..