Lamongan (beritajatim.com) – Rapat penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD, pada Senin (30/5/2022).
Pada kesempatan ini, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi hadir dan mendengarkan pandangan umum yang disampaikan oleh 7 Fraksi partai, di antaranya Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Lalu Fraksi Persatuan Nasional Rakyat Indonesia (PNRI) yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-lamongan”]
Secara garis besar, sejumlah Fraksi tersebut mengapresiasi atas realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 yang diketahui telah melampaui target, yakni mencapai 100,08 persen.
Juru bicara (Jubir) Partai Golkar, Abdul Aziz mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah tahun ini yang mencapai 100,08% tersebut lebih besar daripada tingkat realisasi pendapatan pada tahun anggaran 2020, di mana pada tahun sebelumnya itu realisasi pendapatan di angka 95,41%.
“Partai Golkar sangat mengapresiasi terhadap realisasi pendapatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pendapatan daerah berjalan secara maksimal,” ungkap Aziz.
Hal senada dikatakan Jubir Partai Demokrat, Noor Fatonah. Ia mengatakan bahwa Lamongan sudah berusaha semaksimal mungkin dalam mengelola penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2021.
Meski begitu, ia menilai masih banyak program unggulan pemerintah yang belum terealisasi dengan maksimal. Untuk itu, pihaknya berharap, pemerintah bisa lebih fokus dalam meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur serta skala prioritas lainnya di tahun 2022.
“Kami juga mengapresiasi atas tercapainya PAD yang terealisasi hingga mencapai 126,48 persen. Kami berharap agar PAD di Kabupaten Lamongan bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jubir Fraksi PDI Perjuangan Ratna Mutia Marhaeni menyebutkan bahwa ada kenaikan yang signifikan pada realisasi PAD Lamongan selama dua tahun terakhir. “Memang ada kenaikan, khususnya pada jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah,” sebutnya.
Sementara mengenai kekayaan daerah, Jubir Fraksi PKB, Aslichah mengakui bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Semakin tinggi pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, maka semakin baik inovasi dan kreatifitas pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dan berinvestasi,” tuturnya.
Lebih lanjut, tanggapan mengenai PAD yang melampaui target ini juga disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra, PAN dan PNRI. Selain itu, ketiga Fraksi tersebut juga berharap agar pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diperoleh selama enam kali berturut-turut dapat terus dipertahankan.
“Semoga WTP yang diperoleh selama 6 kali berturut-turut ini tetap dipertahankan, sehingga dampak positifnya pun dapat dirasakan oleh masyarakat Lamongan secara luas,” tandas Imam Fadli, dari Fraksi Partai Gerindra.[riq/kun]
