Lamongan (beritajatim.com) – Ada 6 prioritas pembangunan dan penganggaran daerah yang direncanakan oleh Kabupaten Lamongan. Melalui perencanaan ini, diproyeksikan postur pendapatan daerah akan mencapai Rp 3,486 triliun.
Hal itu seperti yang disampaikan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membacakan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan.
Adapun 6 prioritas pembangunan daerah itu meliputi (1) peningkatan produktivitas akses pasar kapasitas UMKM pengembangan destinasi wisata dan kesempatan kerja. (2) Peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
(3) Penguatan kualitas aksesibilitas dan sarana prasarana pendidikan, dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. (4) Penguatan karakter dan pembangunan kebudayaan terintegrasi.
(5) Optimalisasi penyediaan infrastruktur perekonomian, ruang publik, dan infrastruktur dasar. (6) Peningkatan keamanan, ketentraman, kualitas lingkungan hidup, serta ketahanan bencana.
BACA JUGA: Gus Ipul: Halaqoh Ulama NU di Ponpes Sunan Drajat Lamongan Bukan untuk Pemilu 2024
“KUA-PPAS ini sebagai perencanaan pembangunan dan penganggaran yang disusun untuk menjaga konsistensi antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),” kata Yuhronur, usai Rapat Paripurna DPRD Lamongan, Kamis (13/8/2023).
Ditegaskan oleh Yuhronur, KUA-PPAS itu didasarkan pada pertimbangan potensi isu strategis permasalahan, hasil kajian, dan evaluasi capaian kajian di tahun sebelumnya, serta tingkat kepentingan kebijakan pembangunan pada tahun 2024.
“Untuk menghadapi peluang dan tantangan ke depan, maka kita harus mampu menciptakan relansiasi dalam suasana yang tidak pasti, harus dijaga dengan ketahanan di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tren pemulihan ekonomi berlanjut dengan kuat,” terangnya.
Sehingga melalui perencanaan tersebut, tutur Yuhronur, diproyeksikan postur pendapatan daerah akan mencapai Rp 3,486 triliun. Dengan rencana alokasi belanja daerah sebesar Rp 3,370 triliun.
Sehingga perencanaan fiskal pun diproyeksikan akan surplus sebesar Rp 115 miliar, sementara untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 30 miliar yang terdiri dari SILPA, yang dipergunakan pembayaran cicilan pokok utang sebesar 145 miliar.
Yuhronur juga menyebut, target indikator kinerja utama Kabupaten Lamongan yakni pertumbuhan ekonomi 4,71 persen, rasio gini 0,29 persen, persentase penduduk miskin 12,92 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) 3,95 persen, indeks kualitas layanan infrastruktur 81 persen, indeks kesalehan sosial 64,2 persen, dan indeks reformasi birokrasi 70,5 persen.
Lebih lanjut Yuhronur berkata, desain kebijakan fiskal itu sebagai upaya Pemkab Lamongan dalam merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung target pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keharmonisan, sinkronisasi, dan sinergitas dengan fundamental pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur.
“Untuk itu demi mencapai kejayaan Lamongan yang berkeadilan, kami berharap, DPRD Lamongan dapat terus berkolaborasi dengan Pemkab Lamongan dalam pembahasan KUA-PPAS sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya. [riq/nap]
