Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Ali Mufti, menekankan pentingnya konsolidasi menyeluruh dan penguatan struktur partai hingga ke tingkat akar rumput dalam mempersiapkan agenda politik Pemilu 2029.
Penegasan ini disampaikan Ali saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Jatim yang digelar di Hotel Novotel Samator, Surabaya, pada Minggu malam (15/2/2026).
Di hadapan jajaran pengurus DPD II kabupaten/kota se-Jawa Timur, Ali menekankan bahwa Rakerda bukan hanya agenda rutin organisasi, melainkan sebuah momentum strategis untuk menyatukan langkah dan visi seluruh kader.
“Rakerda ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penegasan langkah ke depan. Kita harus memastikan mesin partai solid, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Ali yang juga merupakan anggota Komisi V DPR RI.
Ali Mufti mengungkapkan bahwa konsolidasi organisasi di tingkat daerah telah berjalan signifikan. Musyawarah Daerah (Musda) kabupaten/kota telah selesai dilaksanakan, dan sejumlah DPD tingkat II juga telah menyelesaikan Musyawarah Kecamatan (Muscam) serta Musyawarah Kelurahan (Muslur).
Ali menargetkan agar seluruh proses konsolidasi struktural ini dapat selesai pada pertengahan 2026, sehingga Rakerda dapat merumuskan program strategis berikutnya secara lebih terarah.
Selain penguatan struktur organisasi, DPP Partai Golkar juga berencana untuk melakukan survei menyeluruh terhadap keanggotaan partai. Setiap anggota Golkar diwajibkan memiliki e-KTP agar data kartu anggota dapat terintegrasi secara sistematis dan akurat, memastikan bahwa data yang dimiliki partai dapat lebih terkelola dengan baik dan mempermudah komunikasi antar anggota.
Ali Mufti juga menyoroti pentingnya persiapan penyusunan bakal calon legislatif (caleg) jauh-jauh hari. Ia meminta DPD II mulai memetakan potensi kader di setiap daerah pemilihan (dapil) untuk memastikan bahwa Golkar bisa memperoleh kursi lebih banyak di Pemilu 2029.
“Target kita, setiap dapil minimal memperoleh satu kursi, bahkan lebih. Program ini harus selesai hingga akhir 2026. Selanjutnya, pada 2027 hingga menjelang Pemilu, DPD Provinsi akan melakukan cek pasukan,” ujar Ali.
Dalam menghadapi tantangan politik yang semakin kompleks, Ali mengingatkan agar setiap kader dan pengurus Golkar bekerja secara kolektif dan disiplin organisasi. “Golkar harus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya saat momentum politik. Kita harus menjadi bagian dari solusi atas persoalan rakyat,” tambahnya.
Komunikasi politik yang kuat dan program yang menyentuh kebutuhan riil masyarakat menjadi hal yang sangat penting untuk memenangkan kepercayaan publik dan memastikan kemenangan di Pemilu mendatang. [tok/suf]
