Ponorogo (beritajatim.com) – Seorang purnawirawan Jenderal TNI mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Ponorogo. Kedatangan Brigjen TNI (Purn) M. Zaelani di kantor yang beralamat di Jalan Wonopringgo Kelurahan Kertosari Kecamatan Babadan itu untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dari PKB.
“Saya mengikhlaskan diri untuk memajukan Ponorogo, makanya daftar calon bupati ke PKB,” ungkap Brigjen TNI (Purn) M. Zaelani di hadapan awak media usai mendaftar di PKB Ponorogo, Kamis (4/7/2024) sore.
Zaelani, panggilannya, mengaku maju untuk Pilkada Ponorogo tahun 2024 didukung oleh Prabowo Subianto. Dengan begitu, Ia juga mengeklaim bahwa dirinya juga didukung oleh Partai Gerindra.
Sehingga, dalam Pilkada Ponorogo dirinya akan berangkat lewat Partai Gerindra dan PKB. Menurutnya, 2 partai itu sudah cukup untuk mengusungnya maju di pesta demokrasi 5 tahunan di bumi reog itu.
“Kebetulan saya jadi jenderal yang jadikan ya presiden yang akan dilantik akan datang ini. Jadi berangkat lewat Gerindra dan PKB, 2 partai sudah cukup. Bismillah berangkat,” pungkasnya.
Pendaftaran bakal calon bupati (bacabup) dari Brigjen TNI (Purn) M. Zaelani diterima langsung oleh Sekretaris DPC PKB Ponorogo, Dwi Agus Prayitno. Ia menyebut bahwa Brigjen TNI (Purn) M. Zaelani merupakan bacabup ke-5 yang daftar ke PKB Ponorogo.
Sebelumnya, yang sudah daftar sebagai bacabup ialah Bupati petahana Sugiri Sancoko, Didik Subagyo, Ipong Muchlisaoni, M. Harun Ar Rasyid. Sementara untuk bakal calon wakil bupati (bacawabup) yang sudah mendaftar ke PKB ada 2 orang. Yakni wabup petahana Lisdyarita dan Ibnu Alfandi Yusuf.
“Sampai dengan hari ini, ada 5 bacabup dan 2 bacawabup yang sudah daftar di PKB Ponorogo. Bacabup yang daftar ke-5 ini ialah Brigjen TNI (Purn) M. Zaelani,” katanya.
Dwi Agus belum tahu pasti, kapan pendafataran penjaringan bacabup dan bacawabup dari PKB ini akan ditutup. Pihaknya, selalu berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB terkait perkembangan Pilkada 2024 di Kabupaten Ponorogo.
“Kita tidak tahu penutupannya kapan, yang jelas kita selalu berkomunikasi dengan DPP. Yang jelas tahapan internal itu sebelum ke KPU. Jadi kalau ada yang mendaftarkan lagi, ya kita komunikasikan ke DPW dan DPP,” pungkas Dwi Agus. [end/suf]
