Madiun (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Madiun. Mereka menuntut kejelasan terkait transparansi anggaran beasiswa tahun 2024–2025.
Koordinator mahasiswa, Aditya Ria Pratama, menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan mengapa dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun tahun 2025, alokasi untuk beasiswa mahasiswa hanya Rp1 miliar.
“APBD Kabupaten Madiun cukup besar, tapi yang dialokasikan untuk beasiswa hanya Rp1 miliar. Kami menilai jumlah itu tidak sebanding dengan kebutuhan mahasiswa di daerah ini,” ujar Aditya, Rabu (27/8/2025).
Ia juga menyoroti minimnya publikasi terkait program beasiswa tersebut. Akibatnya, banyak mahasiswa yang berhak tidak mengetahui informasi maupun prosedur untuk mendaftar.
“Banyak teman-teman masih kebingungan. Sosialisasi sangat kurang, sehingga hanya sebagian kecil mahasiswa yang bisa mengakses. Kami ingin ada transparansi dan pemerataan,” tambahnya.
Meski sudah datang langsung, mahasiswa tidak dapat bertemu dengan Ketua DPRD maupun Ketua Komisi A karena keduanya sedang dinas luar kota. Aspirasi mereka akhirnya diterima oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Madiun, Sawung Rehtomo.
“Hasil pertemuan ini akan kami sampaikan ke Ketua DPRD dan Ketua Komisi A. Untuk tindak lanjutnya, kami menunggu petunjuk dari pimpinan,” kata Sawung. (rbr/ted)
1 Komentar
Makanya jangan tergiur iming iming Bunga, ingat yg namanya Bunga uang itu tetap tdk di benarkn bagi ajaran yg ber agama islam. Dagang boleh, tapi bunga dg di tentukan nominalnya bagi yg ber agama islam Haram hukumnya.