Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan wilayah yang tertinggal, serta memberikan kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Sidang Bersama DPR-DPD yang menjadi rangkaian Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Menurut Puan, perjuangan bagi rakyat dimulai dari pengelolaan birokrasi, anggaran, sumber daya alam, hingga penggunaan kewenangan yang dimiliki. Ia menekankan pentingnya menjalankan kekuasaan dengan nilai, etika, dan tanggung jawab nyata kepada rakyat.
“Kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dinamika global, dan berbagai tantangan lain yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, kekuasaan bukan sekadar urusan organisasi atau kewenangan,” ujarnya.
Puan menilai kekuasaan harus diarahkan untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini, rakyat menaruh harapan besar agar negara selalu hadir secara nyata.
“Hadir bukan hanya di baliho, bukan hanya di pidato, tetapi hadir di sawah, di sekolah, di rumah sakit, dan di kampung-kampung yang menanti keadilan sosial,” tegasnya.
Ia mengingatkan, DPR RI memegang tanggung jawab besar sebagai penjaga nurani rakyat. Kekuasaan, menurutnya, harus digunakan secara bijak demi menjawab kebutuhan rakyat dengan cepat dan tepat.
“Inilah mandat utama bagi kita semua—para pemegang amanat kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—yaitu menghadirkan kebijakan negara yang benar-benar melayani dan menyejahterakan rakyat,” tutur Puan.
Puan juga menyoroti fakta bahwa rakyat sering kali harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kebijakan yang mereka butuhkan. Bagi rakyat yang tengah berjuang dengan persoalan hidup, menunggu satu hari saja terasa begitu lama. Sementara itu, proses pembahasan dan pencarian solusi di tingkat pemerintah dan DPR RI kerap berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.
“Akibatnya, rakyat harus menunggu. Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat,” tandasnya.
Sidang Bersama DPR-DPD turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta pimpinan lembaga negara dan instansi terkait, termasuk Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. [hen/beq]
