Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengikat kontrak politik. Partai pimpinan Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar ini sepakat dan berkomitmen menjalin koalisi politik menghadapi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Prabowo Subianto, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina, dijagokan sebagai bakal capres. Muhaimin Iskandar digadang-gadang sebagai bakal cawapres. Rencana duet Prabowo dan Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, belum diputuskan, apalagi dideklarasikan.
Kedua tokoh politik ini, secara sosiologis dan kultural, berangkat dari lingkungan politik yang berbeda. Prabowo berlatar militer (TNI AD) dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal dan jabatan Pangkostrad. Keluarga besar Prabowo, terutama dari garis ayahandanya Prof Sumitro Djojohadikusumo, dikenal sebagai aktivis politik yang lama berkiprah di Partai Sosialis Indonesia (PSI), selain sebagai akademisi ekonomi jempolan di Universitas Indonesia (UI) Jakarta.
Sumitro merupakan politikus PSI yang berkarib dan bersahabat dekat dengan Sutan Syahrir, tokoh sentral PSI, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) pertama RI.
Cak Imin berasal dari Kabupaten Jombang dan menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM Yogyakarta. Lebih tepatnya dari keluarga besar Pondok Mambaul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang. Pondok Denanyar didirikan tahun 1917 oleh KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri NU di samping KH Hasyim Asy’ari (Pondok Tebuireng) dan KH Abdul Wahab Chasbullah (Pondok Tambak Beras).
Darah NU mengalir kental di keluarga besar Cak Imin. Orang pertama di DPP PKB ini mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi ekstra kampus yang memiliki jalinan historis, kultural, psikologis, dan sosiologis yang kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU). PMII menjadi sayap NU di lingkungan dunia kemahasiswaan perguruan tinggi.
Koalisi Partai Gerindra dengan PKB di panggung politik nasional baru terjadi menjelang Pilpres 2024. Di Pilpres 2014 dan 2019, kedua partai berada di kutub berbeda dan saling berkontestasi. Pilpres 2014, PKB bersama PDIP, Partai NasDem, dan sejumlah partai lainnya mengusung pasangan Jokowi dan M Jusuf Kalla. Sedang Partai Gerindra dengan PPP, PKS, PAN, dan Golkar mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Di Pilpres 2019, lagi-lagi Partai Gerindra dan PKB berada di kutub politik berbeda. PKB dengan mitra koalisinya mendukung pasangan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin, sedang Partai Gerindra tetap mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno.
Di level pilkada provinsi, kedua partai pernah merajut kerja sama politik, yakni di Pilgub Jateng tahun 2018. Pasangan yang diusung Sudirman Said dan Ida Fauziah. Sayang, pasangan ini kandas melawan duet Ganjar Pranowo dan Taj Yasin yang diusung dan didukung PDIP, PPP, dan sejumlah partai lainnya.
Kalah Dua Kali di Kandang NU
Dalam perspektif historis politik, Prabowo telah terjun tiga kali di kontestasi pilpres. Pertama, Pilpres tahun 2009, di mana Prabowo berpredikat sebagai cawapres berduet dengan Megawati Soekarnoputri. Pasangan ini finish di posisi kedua di bawah pasangan SBY dan Budiono. Posisi ketiga ditempati duet M Jusuf Kalla dan Jenderal (Purn) Wiranto.
Pada Pilpres 2014, Prabowo kembali terjun di ajang kontestasi politik ini. Dengan posisinya sebagai capres, Prabowo menggandeng Hatta Rajasa, politikus PAN yang lama berkecimpung di pemerintahan. Hatta sekali menjadi menteri di Kabinet Mega-Hamzah Haz dan dua kali menjabat menteri di kabinet SBY-JK dan SBY-Budiono.
Di Dapil Jatim pada Pilpres 2014, duet Prabowo dan Hatta mendapat dukungan 46,83 persen suara atau 10.277.088 suara. Sedang Jokowi dan JK dengan 53,17 persen suara atau 11.669.313 suara
Untuk Pilpres 2019, total suara sah di Jatim meningkat 2.726.514 dibandingkan dengan pilpres 2014. Pasangan Jokowi dan Maruf menang besar di Jatim dengan selisih suara hampir 8 juta di Pilpres 2019 dibanding pasangan Prabowo dan Sandiaga. Suara Jokowi naik dari 11.669.313 suara menjadi 16.231.668 suara di Pilpres 2019. Sedang suara Prabowo yang di Pilpres 2019 berpasangan dengan Sandiaga di Jatim turun dari 10.277.088 suara menjadi 8.441.247 suara.
Wilayah Jatim yang menjadi basis pendukung tradisional partai yang memiliki ikatan sejarah, kultural, politik, dan sosiologis yang kuat dengan NU, seperti PKB dan partai berpaham Nasionalis Soekarnois, seperti PDIP, tak mudah ditaklukkan partai lain di sepanjang pemilu Orde Reformasi. Baru Partai Demokrat dengan tokoh sentral SBY yang pernah memenangkan tlatah politik Jatim di Pileg dan Pilpres 2009.
Baik di Pilpres 2014 maupun 2019, tokoh yang digandeng Prabowo bukan berlatar belakang dari kalangan Islam Tradisional (NU) atau Nasionalis Soekarnois (PDIP). Hatta Rajasa yang berasal dari Sumatera Selatan (Palembang) merupakan tokoh Islam Modernis (Muhammadiyah) yang berkiprah di PAN sejak partai ini berdiri dan aktif panggung politik nasional.
Hatta merupakan besan mantan Presiden SBY dan istiqomah berjuang di jalur politik bersama PAN. Hatta, jebolan ITB Bandung ini, pernah menjabat Sekjen dan Ketua Umum PAN sebelum Zulkifli Hasan menduduki jabatan itu.
Duet Prabowo dan Hatta tak mampu leading di Jatim pada Pilpres 2014. Pemilih di Jatim mayoritas memberikan dukungan suaranya kepada duet Jokowi dan JK yang merupakan pasangan yang memadukan antara tokoh dari latar Nasionalis Soekarnois (Jokowi) dengan tokoh Islam Tradisional (NU) asal Sulawesi Selatan (JK), yang lama aktif sebagai pengusaha nasional dengan kiprah politiknya yang panjang di Partai Golkar.
Di Pilpres 2019, Prabowo memakai formula politik lain dibanding Pilpres 2014. Kali ini cawapres yang digandeng adalah Sandiaga Salahuddin Uno, seorang pengusaha muda yang sedang menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Prabowo dan Sandi sama-sama dari Partai Gerindra. Duet PS (Prabowo dan Sandi) diusung Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat.
Duet PS makin menjauh suaranya di tlatah politik pada Pilpres 2019. Beda suara duet Jokowi-Ma’ruf versus Prabowo-Sandi hampir 8 juta suara.
Prabowo dan Sandi bisa dikatakan merepresentasikan tokoh Nasionalis berlatar militer dengan pengusaha profesional yang masih berusia muda. Sedang duet Jokowi dan Ma’ruf menggambarkan kekuatan Nasionalis Soekarnois dengan Islam Tradisional. Kita tahu bahwa Ma’ruf Amin adalah tokoh penting NU dan PKB. Dia pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB yang pertama dan saat dijagokan sebagai cawapres, Ma’ruf menduduki posisi sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI.
Pada Pilpres 2019 lalu, suara kalangan Islam Tradisional (NU) relatif utuh dan tak terfragmentasi secara politik. Mayoritas kiai dan pimpinan pondok di Jatim mengarahkan dan memberikan dukungan suaranya kepada Jokowi dan Ma’ruf. Baik kiai struktural, mereka yang duduk di struktural NU maupun kiai kultural, mereka yang tidak sedang memangku jabatan di struktural NU, mayoritas mendukung pasangan Jokowi dan Ma’ruf. Tak mengherankan jika selisih Jokowi dan Ma’ruf dengan Prabowo dan Sandi hampir 8 juta suara.
Eksperimen Politik Baru
Tiga kredo ideologi politik lama di Indonesia, secara faktual historis, tetap eksist dan melembaga di masyarakat politik Indonesia kontemporer. Ketiganya adalah Nasionalis Soekarnois, Islam Tradisional, dan Islam Modernis. Yang terkubur dan tak diizinkan hidup di Indonesia adalah Sosialisme Ekstrim (Komunisme).
PDIP punya relasi dan ikatan sejarah panjang dan kuat dengan PNI. PKB mengidentifikasi sebagai partainya kaum Nahdliyyin (NU) dan punya paralelisme kultural dan sosiologis dengan NU, serta PAN banyak mewadahi aspirasi politik komunitas Islam Modernis (Muhammadiyah).
Prof Dr Amien Rais, MA, tokoh dan mantan ketua umum PP Muhammadiyah, adalah pendiri PAN dan pernah menjabat sebagai ketua umum partai ini. Sayangnya, pada 2020 lalu saat kongres PAN di Kendari, partai ini mengalami pembelahan politik. Kubu Amien Rais dan barisannya terpental dari struktural puncak PAN dan membentuk Partai Ummat sebagai kendaraan politik baru barisan ini.
Komunitas Islam Tradisional (NU) tetap menjadi kekuatan politik strategis dan dominan di Jatim. Sekali pun pada Pileg 2019 lalu, raihan suara PKB kalah dibanding PDIP. Tapi, volume perbedaan raihan suara antara PDIP dengan PKB sangat tipis. Pileg 2019 menempatkan PDIP sebagai pemenang di Jatim. Itu pertama kalinya partai ini memenangkan pertarungan politik Pileg di Jatim sejak Pemilu 1999.
Dalam perspektif demikian, kita bisa memahami kenapa Prabowo dalam babak keempat kontestasi politiknya di Pilpres 2024 mendatang tertarik dan berminat menggandeng tokoh NU sebagai cawapresnya. Prabowo pernah berpasangan dengan tokoh Nasionalis Soekarnois (Mega) di Pilpres 2009, tokoh Islam Modernis (Hatta Rajasa) di Pilpres 2014 dan tokoh muda profesional di bidang bisnis (Sandiaga S Uno) di Pilpres 2019. Ketiga formula politik tersebut hasilnya nihil, kandas, dan selalu menempatkan Prabowo di ranking kedua.
Menghadapi Pilpres 2024 tentu Prabowo dan timnya belajar dari pengalaman pahit tiga kali pilpres, terutama dua pilpres terakhir. Tiga kali kekalahan beruntun memberikan petunjuk tentang pentingnya jalan alternatif lain di Pilpres 2024. Perlu perubahan formula politik. Kali ini terlihat jelas bagaimana ekspektasi politik tinggi dari Prabowo dan timnya untuk bisa menggandeng tokoh NU sebagai bakal cawapresnya. Ada nama Cak Imin, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, dan lainnya.
Minus 7 bulan sebelum Pilpres 2024 dihelat, Prabowo belum memutuskan dan mengumumkan siapa cawapres yang digandengnya. Peluang terbesar ada di figur Cak Imin. Kenapa?
Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB, garis ke-NU-annya kuat dan kental, lama berkiprah di panggung politik nasional, dan jaringan politiknya dengan kiai-kiai NU berpengaruh sangat luas dan cukup kuat.
Sedang hal lain yang perlu diperhatikan dari Cak Imin di antaranya tak pernah terjun di pertarungan politik yang sifatnya personal seperti pilkada dan pilpres, masih ada ekses politik akibat konflik politik dengan kubu Gus Dur menjelang pileg 2009 lalu.
Selain itu, Cak Imin bukan merupakan tokoh NU satu-satunya yang berpeluang terjun di kontestasi pilpres 2024. Masih ada Mahfud MD (asal Madura) dan Khofifah Indar Parawansa (ketua umum PP Muslimat) yang peluang politiknya tak kecil bisa masuk di bursa Pilpres 2024.
Mahfud MD dan Khofifah itu berpeluang digandeng Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Tentunya, jika Prabowo menggandeng tokoh NU di luar Cak Imin, pasangan ini mesti mendapat ‘restu’ dari Cak Imin selaku salah satu pemilik tiket politik dari koalisi Partai Gerindra dan PKB.
Menghadapi Pilpres 2024, terjadi fragmentasi aspirasi politik para tokoh dan warga NU. Sebagian warga NU yang bergabung dan aktif di PKB mendorong Cak Imin masuk bursa Pilpres. Sebagian kalangan warga NU lainnya tak sedikit yang mendukung Mahfud MD tampil di pilpres. Ada pula yang menginginkan Khofifah tampil di pentas politik nasional di bursa pilpres, mengingat pengalaman politik Khofifah lebih lengkap. Khofifah kini menjabat Gubernur Jatim dan telah tiga kali terjun di ajang Pilgub Jatim. Dalam konteks kontestasi politik secara langsung, Khofifah punya pengalaman lebih banyak dan lebih berwarna dibanding Cak Imin dan Mahfud MD.
Di luar ketiga nama kader tulen NU itu, tersebut nama Erick Thohir yang beberapa tahun lalu masuk sebagai anggota Banser NU dan pernah dipercaya sebagai Ketua Panitia Peringatan Harlah 1 abad NU. Erick Thohir adalah figur baru di komunitas Islam Tradisional (NU), kendati namanya langsung terdongkrak akibat posisinya sebagai Ketua Harlah 1 abad NU. Erick memiliki hubungan pribadi yang baik dengan sejumlah pengurus struktural PBNU, termasuk dengan ketua umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), yang kini menjabat Menteri Agama.
Fragmentasi aspirasi politik warga dan tokoh NU menjelang Pilpres 2024, jauh-jauh hari sebelum penetapan capres dan cawapres, adalah realitas politik yang wajar. Itu wujud dinamika pandangan politik yang berkembang di kalangan kiai, elite, dan warga NU. Perbedaan pandangan politik itu belum tentu makin mengeras saat bakal capres dan cawapres telah diputuskan dan ditetapkan.
Di Pilpres 2024 terbuka peluang hanya ada satu tokoh NU yang masuk bursa pilpres. Atau lebih dari satu tokoh yang masuk di bursa kontestasi politik ini. Kalau pun ada lebih dari satu tokoh NU terjun dan terlibat kontestasi politik Pilpres 2024, realitas politik tersebut bukan pengalaman pertama bagi warga NU.
Sebab, di Pilpres 2004, setidaknya ada 4 tokoh NU terlibat pertarungan politik yang berlangsung dua putaran tersebut. Siapa mereka? KH Hasyim Muzadi sebagai cawapres Megawati, M Jusuf Kalla sebagai cawapres SBY, KH Solahuddin Wahid sebagai cawapres Jenderal (Purn) Wiranto, dan Hamzah Haz sebagai capres yang berpasangan dengan Jenderal (Purn) Agum Gumelar.
Fragmentasi aspirasi politik kiai dan warga NU menghadapi satu agenda kontestasi politik tertentu berlangsung di berbagai level. Di Pilgub Jatim 2018, ada dua tokoh NU yakni Khofifah dan Gus Ipul berposisi sebagai cagub. Kontestasi politik keduanya tak berdampak pada relasi struktural kelembagaan di lingkungan NU. Kompetisi politik berujung dengan merekatnya kembali antarkomponen NU di Jatim.
Sekali pun relasi antara kiai dengan santri diwarnai dengan pola hubungan bersifat patron and client. Di mana otoritas kiai bersifat mutlak, ketundukan santri kepada kiai merupakan aturan utama dari budaya pesantren, hubungan kiai dan santri bersifat patron-client. Faktor kekuatan kharisma dan pengaruh kiai sering dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan pemenangan dalam politik pemilihan pimpinan politik di level lokal, regional, dan nasional.
Di lapangan politik praktis, diferensiasi pandangan politik antarwarga dan antartokoh NU adalah hal wajar terjadi, seperti terkait figur capres dan cawapres di bursa pilpres. Otonomi politik kiai NU dalam urusan politik makin tinggi. Mereka memiliki otoritas dan pengaruh di lingkungan dan jejaringnya masing-masing.
Jejaring sosial dan kultural kiai pondok NU mendapat kepatuhan tinggi dari mantan santrinya. Demikian pula dengan otonomi politik kiai lainnya. Pondok NU yang lama berdiri dengan jumlah alumni yang banyak, maka logikanya pengaruh kiai dan pondok itu makin meluas. Seperti Pondok Lirboyo, Pondok Ploso, Pondok Tebuireng, Pondok Tambak Beras, Pondok Sidogiri, Pondok Langitan, dan pondok lainnya. [air]
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
