Blitar (beritajatim.com) – Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menanggapi munculnya upaya pemekaran atau pemisahan Blitar Selatan jelang tahun politik 2024 oleh sejumlah tokoh. Rahmat Santoso beranggapan bahwa hal itu hanya ajang kampanye pihak-pihak tertentu.
Rahmat beranggapan tidak seharusnya upaya pemekaran atau pemisahan wilayah Blitar Selatan tersebut dikemukakan dan dilakukan. Wakil Bupati Blitar itu menyampaikan bahwa infrastruktur jalan yang rusak, kini telah direspon oleh pemerintah pusat. Sehingga tidak sepatutnya alasan infrastruktur jalan rusak digunakan untuk mengemukakan pendapat terkait pemisahan dan pembentukan pemerintahan baru yakni Blitar Selatan.
“Bukan setahun dua tahun ini, apalagi kerusakan infrastruktur sudah direspon pemerintah pusat kalau 2023 ini akan diperbaiki,” ujar Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso usai membuka Muscab Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ke VI Blitar Raya di Joglo Jatinom, Sabtu (25/2/2023).
Orang nomor dua di Kabupaten Blitar tersebut menambahkan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang berusaha memperbaiki infrastruktur jalan yang telah rusak sejak beberapa tahun lalu. Menurut Rahmat perbaikan tersebut kini tengah diupayakan dan masyarakat diminta untuk bersabar karena proses perbaikan memerlukan anggaran dan waktu. “Karena bukan yang pribadi saya, bisa dicek apakah anggaran perbaikan infrastruktur di Blitar Selatan ada atau hoax,” jelasnya.
[berita-terkait number=”5″ tag=”pemkab-blitar”]
Ditanya apakah ini berarti munculnya tuntutan pemisahan Blitar Selatan ini bermuatan politik, pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini menjawab kalau hanya kampanye saja. “Silahkan menggelar acara atau seremonial apa pun, namanya kampanye kan siapa saja boleh dan sah-sah saja. Kan aturannya belum ada dan belum masa kampanye,” tandas Wabup Rahmat.
Politisi PAN ini juga mencontohkan kalau dirinya mengkampanyekan diri menjadi AG 1 (Bupati Blitar), sementara tahapan Pilkada masih 2024 mendatang. “Kampanye belum dimulai, aturan belum dibuat jadi melanggarnya dimana? Semua sah-sah saja,” paparnya.
Bahkan pria yang baru ditunjuk menjadi Dewan Pakar Wilayah Jatim Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) ini juga mengungkapkan dukungannya untuk M Triyanto, yang akan maju menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Blitar. “Saya kenal baik dan mendukung Mas Triyanto, jadi seperti itu tanggapan saya soal adanya pemecahan Blitar Selatan,” terangnya.
Bukan tanpa alasan Wabup Rahmat menyampaikan dukungan pada M Triyanto yang juga Koordinator LSM Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) ini, karena isu pemekaran Blitar Selatan pertama kali memang dimunculkan oleh Triyanto. Saat berunjuk rasa menuntut perbaikan infrastruktur Blitar Selatan, di depan Kantor Bupati Blitar, Kanigoro Januari 2023 lalu. (owi/kun)
