Politik Pemerintahan

Rektor Unej Tegur Dosen yang Ikut Pertemuan Kontroversial di Kejaksaan

Jember (beritajatim.com) – Rektor Universitas Jember Iwan Taruna menegur Yusuf Adiwibowo, dosen Fakultas Hukum, yang ikut dalam pertemuan konsultasi di Kejaksaan Negeri Jember, Jawa Timur, Senin (14/12/2020), yang berujung kontroversi.

Nama Yusuf disebutkan oleh Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief sebagai salah satu peserta pertemuan yang membicarakan masalah birokrasi di tubuh pemerintah daerah itu. “Dia yang mengetik berita acara. Kalau menurut bupati kepada saya, kalau ada masalah hukum, saya disuruh konsultasi ke dia. Tapi saya belum kenal. Orang baru. Sudah tinggal satu setengah bulan, aku tidak mau ruwet-ruwet,” katanya sebagaimana diberitakan¬†beritajatim.com, Jumat (18/12/2020).

Pertemuan itu sendiri memantik kontroversi, setelah Muqiet mengaku disalahkan, karena melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK). “Saya betul-betul merasakan sangat tertekan, karena semuanya tertuju kepada saya sendiri. Dan saya dipersalahkan betul. Itu pengalaman paling pahit saya kira,” katanya.

“Bahwa dalam kaitan dengan kejadian tanggal 14 Desember 2020 yang dihadiri saudara Yusuf Adiwibowo SH, LLM maka Rektor UNEJ telah memberikan teguran kepada yang bersangkutan agar dalam menjalankan tugas asistensi hukum menghindari kegiatan yang dapat memunculkan ketidaknyamanan bagi individu atau kelompok masyarakat tertentu,” kata Kepala Subbagian Humas Universitas Jember Rokhmad Hidayanto, dalam siaran pers, Rabu (23/12/2020).

Menurut Rokhmad, teguran tersebut sekaligus sebagai pengingat agar Yusuf dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. “Saudara Yusuf Adiwibowo dalam kapasitas kebebasan akademik yang dimiliki sekaligus pelaksanaan Tridharma telah menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Jember yaitu dalam bentuk asistensi hukum,” katanya.

“Dalam pelaksanaan kemitraan pribadi tersebut, maka sesuai perjanjian kemitraan yang dibuat terdapat hak dan kewajiban yang melekat. Salah satu hak yang diterima adalah hak keuangan setiap bulan yaitu sebesar Rp 2,5 juta. Adanya hak keuangan dalam suatu kemitraan merupakan hal yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,” tambah Rokhmad.

Unej selalu mengingatkan kepada dosen yang melaksanakan kemitraan dengan suatu institusi supaya berpegang pada nilai-nilai profesionalisme, metode keilmuan, kebenaran ilmiah, serta budaya akademik. “Unej berpandangan bahwa praktik kemitraan dosen tidak ada kaitannya dengan situasi atau kegiatan politik tertentu,” kata Rokhmad.

Yusuf Adiwibowo berterima kasih atas teguran tersebut. “Saya berterima kasih sudah ditegur sama Pak Rektor. Saya (dalam pertemuan di kejaksaan tersebut) hanya mencatat apa saja yang disampaikan. Hanya mencatat, kira-kira dampaknya dalam hukum. Begitu saja,” katanya, Kamis (24/12/2020).¬† ¬†(wir/ted)


Apa Reaksi Anda?

Komentar