Bojonegoro (beritajatim.com) – Puluhan kepala desa (Kades) dan perangkatnya menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (23/9/2023).
Kedatangan para kades dan perangkat desa tersebut bertepatan dengan digelarnya rapat paripurna penetapan anggaran KUA PPAS P-APBD 2023 dan KUA PPAS APBD 2024 di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Para kades dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro tersebut menggeruduk gedung DPRD tersebut untuk mengawal usulan mereka mengenai anggaran.
Baca Juga: DPRD Desak Pembangunan RS Surabaya Timur Segera Dilakukan
Namun demikian, saat tiba di depan Ruang Paripurna Gedung DPRD Bojonegoro, mereka langsung dihadang satpam dan pintu ruang sidang dikunci rapat.
Rapat pembahasan anggaran tersebut digelar oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.
Ketua AKD Bojonegoro, Sudawam menjelaskan jika kedatangan mereka ke gedung DPRD ini dalam rangka ingin mengawal jalannya penetapan KUA PPAS P-APBD 2023 dan KUA PPAS APBD 2024.
Baca Juga: 30 Nama Kades Terpilih di Pilkades Serentak Kabupaten Magetan, Peroleh Suara Terbanyak Sistem e-Votting
“Kami ingin masuk karena mengawal usulan yang kami sampaikan sebelum penetapan apakah disepakati atau tidak,” ungkapnya, sebagaimana dilansir dari Beritajatim.com.
Ketidakdiperbolehkan masuk ke ruang paripurna membuat para kepala desa dan perangkat desa merasa kecewa. Bahkan, mereka sempat terlibat dalam insiden memanas dengan petugas keamanan yang berjaga di pintu masuk.
“Kami berusaha masuk dengan cara yang baik dan damai untuk mengetahui apakah aspirasi dari AKD, PPDI, dan Sekdesi ini akan diakomodir atau tidak,” tandas Sudawam.
Dengan perlakuan kepada mereka yang tidak boleh ikut rapat ini, justru para kades dan perangkat merasa curiga bahwa ada hal yang ditutupi dan dirahasiakan.
Baca Juga: Mahasiswi Universitas Jember Ciptakan Aplikasi Cegah Stunting di Bondowoso
“Dengan tertutupnya rapat paripurna ini kami justru mempertanyakan. Sepertinya ada yang disembunyikan,” ungkap Sudawam.
Sebelumnya, mereka sempat bertemu dengan Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, yang hendak memasuki ruang paripurna, untuk meminta izin mengikuti sidang.
Namun demikian, politisi dari PKB tersebut tanpa berkata sepatah kata pun, menerobos melewati beberapa kepala desa dan perangkat desa yang berdiri di depan pintu untuk mencoba masuk ke dalam ruangan rapat. (lus/ian)
Komentar