Politik Pemerintahan

Perizinan Kini Tak Perlu Tanda Tangan Bupati Jember

Arief Tjahjono, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember. [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mendelegasikan penandatanganan penerbitan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Keputusan itu ditandatangani pada 16 Maret 2021. Kepala DPMPTSP Arief Tjahjono mengatakan, pendelegasian ini diperuntukkan 59 perizinan dan tiga non-perizinan. “Efektif mulai hari ini,” katanya. Soal jangka waktu pengurusan izin akan disesuaikan dengan standar prosedur operasi yang sudah ada.

Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur Agus Muttaqin mengungkapkan hal serupa, usai bertemu dengan Bupati Hendy, di Kantor Pemkab Jember, Rabu (17/3/2021). Pelimpahan wewenang perizinan ini sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP, ditegaskan, untuk penyelenggaraan PTSP tingkat kabupaten dan kota, kepala daerah harus mendelegasikan Dinas PMPTSP.

Agus mengatakan, pencegahan pungli dalam penerbitan izin tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan pendelegasian itu. “Kalau pungli sudah ada dasar hukum penindakannnya lewat disiplin PNS. Tapi kalau soal kewenangan kan sudah diatur juga dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP,” katanya.

“Penindakan (terhadap pungli) harus lewat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah bisa melakukan tindakan administratif terhadap pegawai yang terbukti (melakukan pungli),” kata Agus.

“Jadi pengambilalihan kewenangan (DPMPTSP oleh bupati) jangan dijadikan solusi. Tapi orang perorang yang harus ditindak atau kalau perlu diselesaikan lewat jalur hukum, lewat Saberpungli atau mungkin lewat kejaksaan,” kata Agus.

Ombudsman mengatakan, setiap satuan kerja, termasuk DPMPTSP Jember, memiliki standar pelayanan. “Pedoman itu dijadikan standar layanan publik mengacu pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019: ada kepastian berapa hari diserahkan kepada Dinas PMPTSP bersangkutan. Jadi pemohon yang datang ke kantor sudah tahu kalau mengurus perizinan butuh waktu sekian hari dan tarifnya sekian. Jadi ada kepastian dan tidak ada portensi maladministrasi. Tanpa ada penjelasan itu kadangkala jadi pintu maladministrasi yang ujung-ujungnya ada tindakan korupsi,” kata Agus. [wir/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar