Politik Pemerintahan

Pedagang Pasar Tradisional Tuntut Ganti Rugi kepada Pemkab Jember

Jember (beritajatim.com) – Pedagang pasar tradisional menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyusul penutupan pasar pada 23-29 Mei 2020. Tuntutan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B di gedung DPRD Jember, Jumat (29/5/2020).

Rapat itu juga dihadiri Kepala Kepolisian Resor Jember Ajun Komisaris Besar Aris Supriyono, Komandan TNI Distrik Militer 0824 Letnan Kolonel Infantri La Ode Muhammad Nurdin, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember Slamet Sugiarto, dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Jember Suyanto.

“Penutupan pasar ini bukan hanya masalah pedagang. Pasar tradisional adalah muara produk nelayan, petani, peternak, buruh, tukang becak, tukang ojek, salesman. Kalau ditutup tujuh hari, ke mana mereka? Jadi jangan semena-mena. Pahami hati nurani rakyat. Apa yang kami dapatkan hari ini dimakan hari ini,” kata Syamsul A. Bustamy, koordinator pedagang pasar tradisional.

Syamsul menuntut kompensasi kepada Pemkab Jember. “Kami jelas dirugikan. Kedua, kami mohon selama masa pandemi agar retribusi pedagang dibebaskan, direlaksasi,” katanya.

Slamet Riyadi, Ketua Paguyuban Pasar Tegalboto dan Trunojoyo, mengatakan, ada tiga jenis pedagang pasar tradisional, yakni pedagang yang menetap, pedagang musiman, dan pedagang harian. Dua jenis terakhir adalah pedagang yang bergantung pada pendapatan sehari-hari. “Mereka kebanyakan mencari (hasil) sekarang untuk dimakan sekarang,” katanya.

Mereka memiliki akses permodalan beragam. “Kebanyakan mereka ikut arisan untuk nomboki modal. Ada yang kena bank harian. Selama ditutup, siapa bertanggung jawab? Bagaimana cara memberikan kompensasi ini?” kata Slamet Riyadi.

Slamet Riyadi mengakui, pedagang pasar tradisional hanya mengurusi masalah ekonomi. “Kami hanya mengurus perut kami. Kalau tidak berdagang, kami makan apa? Tapi kami bukan orang buta, tuli, bodoh. Mau diapakan Covid-19? Ayo kita duduk bareng, mau diapakan pasar ini?” katanya.

“Sebenarnya kami bersedia jika dilakukan pembatasan sesuai protokol pencegahan Covid-19. Tapi sosialisasi selama ini kurang. Tunjukkan Pemkab Jember memiliki political will membuat suasana kondusif,” kata Syamsul.

Bupati Faida saat meninjau Stadion Jember Sport Garden (JSG). (foto: Humas Pemkab Jember)

Namun gara-gara penutupan pasar tradisional dilakukan tanpa sosialisasi memadai, pedagang pun mengalihkan lokasi berdagang di tepi jalan raya. Slamet Riyadi mengatakan, hal ini memunculkan kerawanan lalu lintas. “Kami tidak pernah mendapat sosialisasi. Kami dikasih pengumuman penutupan pada 23 Mei. Kalau sebelumnya kami dikumpulkan, kami siap membantu. Tapi bukan begini caranya. Ini namanya arogansi, menutup seenaknya,” jelasnya.

Ketua Komisi B Siswono meminta agar pendataan pedagang yang menerima kompensasi dari Pemkab Jember melibatkan paguyuban. “Biar tidak terjadi mis lagi, sehingga bantuan itu betul-betul clear dan diperoleh para pihak yang terdampak,” katanya.

Siswono berharap bantuan untuk pedagang pasar tradisional tepat sasaran dan sesuai dengan tiga kategori yang dipaparkan Slamet Riyadi. “Itu perlu jadi skala prioritas,” katanya.

Slamet Sugiarto mengatakan, Disperindag sudah mengantongi data pedagang. “Kami tidak bekerja sendiri, kami bersinergi, terkait soal data. Kami sinkronisasikan data yang ada. Dari situ bisa kami formulasikan. Disperindag juga akan mendiskusikan hal tersebut dengan tim gugus tugas Covid-19 lainnya,” katanya. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar