Politik Pemerintahan

Mayoritas Masyarakat Menolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Jakarta (beritajatim.com) – Mayoritas masyarakat menyatakan ketentuan masa jabatan presiden dua periode yang ada dalam UUD 1945 tetap dipertahankan. Masyarakat pun menolak jika Presiden Jokowi kembali mencalonkan sebagai presiden untuk periode ketiga.

Hal tersebut diungkap dalam hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait perlu atau tidaknya perubahan masa jabatan presiden dalam UUD 1945. Menurut Direktur Komunikasi SMRC, Ade Amando, survei ini dilakukan untuk mengetahui aspirasi dari masyarakat. Mengingat akhir-akhir ini muncul wacana mengamendemen UUD 1945 untuk mengubah perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode

“Sebanyak 74 persen menyatakan masa jabatan presiden hanya dua kali harus dipertahankan. Hanya 13 persen menyatakan harus diubah,” ujar Ade dalam konferensi pers secara daring, Minggu (20/6/2021).

Ade menyebut, ada berbagai macam jawaban dari dari 13 persen responden yang menyatakan UUD 1945 perlu diubah. Terbanyak menginginkan periode presiden boleh lebih dari 3 periode.

“Tiga belas persen itu ditanya harus diubah, kalau diubah menurut anda sebaiknya jabatan presiden seperti apa dan berapa lama, dan jawabannya macam-macam ada 1 selama 10 tahun, paling besar boleh lebih tiga kali masing-masing selama 5 tahun,” katanya.

Dia menambahkan, 84,3 persen masyarakat juga menolak jika presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun tetap ada masyarakat yang setuju meski hanya 8,4 persen. “Mayoritas mutlak masyarakat Indonesia ingin presiden dipilih langsung oleh rakyat,” tegas Ade.

Survei yang digelar pada 21-28 Mei 2021 ini dilakukan dengan wawancara langsung atau tatap muka. Total responden sebanyak 1.072 orang dengan usia 17 tahun atau lebih. Margin of error rata-rata dari survei tersebut sebesar kurang lebih 3,05% dengan tingkat kepercayaan sebesar 96%.

Ade menambahkan, survei juga menunjukkan lebih dari 52.9 persen responden tidak ingin Jokowi maju lagi. Jumlah yang setuju besar 40,2 persen, sedangkan sisanya 6,9 persen menjawab tidak tahu. “Yang mengatakan tidak setuju Pak Jokowi maju tiga kalinya, ada 52,9 persen yang menyatakan tidak setuju,” ungkap Ade.

Masih menurut Ade, penolakan Jokowi maju capres lagi datang dari berbagai pemilih lintas partai. Pemilih Gerindra, PKS, dan Demokrat menjadi yang terbanyak. “Penolakan dari pemilih Gerindra 78%, PKS 78%, Demokrat 71% yang belum punya pilihan partai 60 persen, Golkar 54%, dan pemilih PKB 51%,” kata Ade.

Sementara yang setuju Jokowi maju lagi, lanjut ade justru berasal dari masa pemilih partai nonparlemen yakni 60 persen. Dan tentu dari PDI Perjuangan. “Yang mendukung Jokowi maju lagi datang terutama dari masa pemilih PDIP 66 persen dan masa pemilih partai nonparlemen 60 persen,” ujarnya. (hen/kun)



Apa Reaksi Anda?

Komentar