Politik Pemerintahan

Gubernur Khofifah: Koperasi dan UMKM di Jatim Harus Diperkuat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Malang.

Malang (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jatim pada tri wulan I tahun 2021 tercatat sebesar 57.25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim. Dia meminta kepada Koperasi UMKM untuk lebih banyak diberi akses penguatan SDM, perluasan pasar serta permodalan guna mengembangkan usahanya.

“Saya mendorong agar Dinas Koperasi di provinsi, kabupaten/kota untuk dapat memberikan akses seluas luasnya. Utamanya, guna mengembangkan varian dan kualitas produk, penguatan SDM dan dipermudah akses permodalan bagi usahanya. Salah satunya, lewat event atau kegiatan yang memberikan ruang bagi pelaku IKM dan KUKM agar bisa bergabung didalamnya,” kata Khofifah di Hotel Aria Gajayana Malang, Kamis (10/6/2021) malam.

Khofifah mengungkapkan, salah satu akses kemudahan yang diberikan adalah dengan dilibatkannya para pelaku K-UMKM Jatim pada event berskala nasional maupun internasional. Seperti pada Agustus 2021 mendatang Jawa Timur akan menjadi tuan rumah program nasional ‘Bangga Buatan Indonesia’ dikordinasikan BRI bersama Bank Indonesia. Even ini diharapkan memompa semangat kebabgkitan K-UMKM Jawa Timur sekaligus sebagai pengembangan pasar bagi para pelaku IKM dan UKM.

“Kebetulan Jatim akan menjadi tuan rumah di acara tersebut Agustus mendatang. Saya mohon seluruh pelaku IKM dan KUMKM di Jatim bisa bergabung dalam event keren ini. Apalagi ditambah semangat heroik untuk Jatim Bangkit di bulan Agustus sangat tepat momentumnya,” papar Khofifah.

Sampai saat ini tercatat ada 22.834 koperasi aktif dan 9,78 juta UMKM di Jatim. Keduanya, baik Koperasi maupun UMKM berkontribusi 57,25 persen terhadap PDRB Jatim yang menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi di Jatim.

Untuk itu, Khofifah meminta pengurusan izin baik dari IKM maupun UKM utamanya dalam industri makanan dan minuman (mamin) mulai PIRT, BPOM sampai dengan sertifikasi halal perlu difasilitasi kemudahan dan percepatannya.

“Apa betul sudah sesederhana yang diharapkan. Pastikan semua urusan perizinan mulai PIRT, BPOM dan sertifikasi halal dapat di akses dengan mudah dan cepat. Pastikan semua lini dan level telah terkonfirmasi akses lebih mudah cepat lalu siapkan klinik UKM dan IKM untuk fasilitas jika ada hal yg perlu dibantu prosesnya,” ujar Khofifah.

Sementara sebagai bentuk konkret dukungan Pemprov Jatim kepada Koperasi dan UKM diserahkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Dana Bergulir (Dagulir) secara simbolis kepada 12 pelaku K-UKM dengan total sebesar Rp2,295 milliar.

Sekretaris Menteri Koperasi dan UMKM RI Arif Rahman Hakim mengungkapkan pemulihan pasca pandemi juga gencar dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Ada bantuan tunai dan non tunai. Kami juga berikan bantuan terkait digitalisasi atau perluasan market pasar digital yang saat ini menjadi tren,” tandasnya.

Dalam acara tersebut, juga terdapat penandatanganan Nota Kesepahaman dari Pemprov Jatim, Bank Indonesia Kanwil Jatim, Universitas Ma Chung, dan PT Sasa Inti dimana kerjasama tersebut adalah dalam pengembangan potensi daerah dan SDM di Jatim serta Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat. [luc/but]



Apa Reaksi Anda?

Komentar