Politik Pemerintahan

DPRD Jember Segera Laporkan Kondisi Birokrasi ke Pemprov Jatim

Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi [foto: Oryza A. Wirawan]

Jember (beritajatim.com) – DPRD Jember segera melaporkan kondisi terakhir birokrasi pemerintah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Parlemen meminta kepada gubernur untuk membatalkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (KSOTK) 2021.

“Kami segera memotret kejadian ini dalam bentuk laporan, dan kami laporkan ke gubernur dan mendagri, terutama soal pengundangan KSOTK secara diam-diam. Terlebih di Jember, sekretaris daerah definitifnya siapa (setelah Mirfano diberhentikan oleh Bupati Faida),” kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Itqon mengatakan, pihaknya ingin ada kepastian hukum dalam pelaksanaan birokrasi. “Ini agar pelayanan publik tidak terganggu dengan terlanjur diundangkannya KSOTK 2021 ini. Saya sangat berharap ini dibatalkan, karena menurut kami cacat prosedural. Ketika diundangkan oleh sekretaris daerah yang tidak definitif, maka batal demi hukum,” jelasnya.

Itqon menemui empat orang pejabat pemerintah kabupaten, Senin petang (11/1/2021). Mereka mengadu soal pergantian sejumlah pejabat aparatur sipil negara yang dilakukan Bupati Faida, kendati sudah ada larangan mutasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hingga calon bupati terpilih dilantik.

Empat pejabat itu adalah Eko Heru Sunarso (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Widi Prasetyo (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial), Ratno Cahyadi Sembodo (Kepala Bagian Hukum), dan M. Djamil (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM). Mereka semua sudah diberhentikan oleh Bupati Faida dari jabatan masing-masing.

Mereka mempertanyakan terbitnya peraturan bupati pada tahun 2021 yang mengatur kedudukan dan susunan organisasi tata kerja (KSOTK). “Menurut undang-undang, yang punya kewenangan mutlak mengundangkan (peraturan bupati) itu adalah sekretaris daerah. Kala bukan sekretaris daerah yang mengundangkan, maka produk ini tidak benar,” kata Widi, usai pertemuan.

Sebagaimana diberitakan, Mirfano \dicopot dari posisinya oleh Bupati Faida. Dalam Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: X.826/01/414/2020 tanggal 28 Desember 2020, dia dibebaskan sementara dari jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jember karena dugaan pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa disiplin tingkat berat. [wir/kun]



Apa Reaksi Anda?

Komentar