Politik Pemerintahan

Bawaslu Mojokerto Akan Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy'at.

Mojokerto (beritajatim.com) – Masa kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto tinggal 23 hari lagi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengingatkan bagi ketiga pasangan calon agar mentaati protokol kesehatan sebagai fokus pengawasan Bawaslu saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, 9 Desember mendatang.

Bersama jajaran kepolisian, baik Polres Mojokerto maupun Polresta Mojokerto, Bawaslu akan melakukan penindakan pelanggaran saat kampanye berlangsung.

Bawaslu bahkan tak segan meminta petugas untuk ikut membubarkan kampanye jika peringatan sudah tak lagi digubris. Ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan munculnya klaster baru Covid-19.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan menjadi fokus Bawaslu. “Kami meminta petugas bhabinkamtibmas di lapangan untuk ikut mendampingi sekaligus menindak jika memang pelanggaran prokes tidak diindahkan,” ungkapnya, Jumat (13/11/2020).

Penindakan bisa berjalan efektif jika semua elemen pengawas ikut turun dalam upaya mencegah penularan Covid-19 saat kampanye. Aris mengakui leading sector pengawasan protokol kesehatan memang berada di tangan Bawaslu. Di mana, sebagai pemegang regulasi, Bawaslu dan jajarannya dituntut mampu mencegah lebih dini pelanggaran.

“Baik lewat teguran lisan maupun peringatan tertulis. Jika peringatan sudah tidak digubris peserta kampanye dan tim pemenangan pasangan calon, kontribusi petugas Bhabinkamtibmas pun menjadi poin penting. Yakni, ikut menjadi mem-back-up Bawaslu dalam upaya pembubaran kampanye jika peringatan selama 1×60 menit sudah tidak lagi diindahkan,” katanya.

Kontribusi penindakan seharusnya bisa dilalui bersama demi kelancaran pelaksanaan Pilkada. Utamanya, dalam menghindari bahaya penularan Covid-19 selama pesta dremokrasi berlangsung. Menurutnya, Bawaslu memang ada di garda terdepan pengawasan protokol kesehatan. Akan tetapi, efektivitasnya juga perlu disokong kekuatan dari petugas keamanan.

“Khususnya saat melakukan pembubaran kampanye setelah peringatan tidak benar-benar tidak diindahkan. Minimal bisa membantu di wilayahnya sendiri lah. Namun sampai saat ini, meski pelanggaran protokol kesehatan kita terbanyak ke-5 di Jatim, tapi kita tidak sampai melakukan pembubaran karena sebelum 1×60 menit kegiatan sudah bubar,” jelasnya. [tin/ted]





Apa Reaksi Anda?

Komentar