Jakarta (beritajatim.com) – Anies Rasyid Baswedan, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengakui bahwa kenaikan harga pangan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.
Oleh karena itu, dia berkomitmen untuk menurunkan harga pangan agar lebih terjangkau di masa depan. Selain itu, Anies juga menekankan pentingnya negara untuk menjaga harga produk pertanian tetap kompetitif, sehingga petani juga mendapatkan manfaat yang adil.
“Kami bertujuan agar biaya hidup masyarakat semakin terjangkau. Harga bahan pangan pokok harus ditekan, dan ekonomi harus berfokus pada kesetaraan kesejahteraan. Fenomena di mana sebagian besar pengeluaran masyarakat terkuras oleh kebutuhan makanan harus segera diatasi,” ujarnya pada Senin (24/7/2023).
Dia menjelaskan bahwa rata-rata masyarakat saat ini menghabiskan lebih dari 50%, bahkan mencapai 60% dari pendapatannya hanya untuk membeli pangan bagi golongan terbawah. Dengan sisa uang kurang dari separuh, masyarakat harus mencukupi biaya-biaya lainnya seperti transportasi, perumahan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2022, garis kemiskinan mencapai Rp432.464 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp326.264 atau 75,44% merupakan alokasi untuk memenuhi garis kemiskinan bahan makanan. Bagi masyarakat yang hidup dalam kondisi miskin, sebesar 75,44% dari penghasilan mereka digunakan untuk kebutuhan makanan.
“Hal ini berarti lebih dari setengah pendapatan masyarakat digunakan untuk sekadar bertahan hidup,” kata Anies, yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada periode 2017 – 2022.
Menurut Anies, peran petani sangatlah penting dalam hal ini. Negara harus memperhatikan kesejahteraan para petani dengan memberikan jaminan harga bagi produk pertanian mereka. Penting untuk menghindari penurunan harga produk pertanian saat masa panen yang berakibat merugikan petani. Petani juga memegang peran sentral dalam menjaga kelancaran pasokan bahan pangan pokok.
Baca Juga: Anies Baswedan Ungkap 6 Kriteria Bacawapres 2024, Ada Nomor Nol
Bagaimana situasinya di negara-negara lain? Beberapa negara maju, seperti Inggris, hanya menggunakan 8,7% dari total pendapatannya untuk membeli kebutuhan pangan, sementara warga Jepang hanya menggunakan 16,7% dari pendapatan mereka untuk hal yang sama. Demikian juga dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia (27,5%) dan Vietnam (31,2%).
Di Indonesia, pengeluaran untuk kebutuhan pangan jauh lebih besar dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, Vietnam, dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah daripada Indonesia, memiliki pengeluaran masyarakat untuk pangan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa harga pangan di Indonesia masih relatif lebih tinggi. Oleh karena itu, selain memastikan ketersediaan pangan, harga pangan juga harus terjangkau dan stabil di masa depan.
“Bagaimana caranya untuk menurunkan harga pangan? Ketika saya menjabat di DKI Jakarta, kami berhasil menciptakan kemitraan dengan petani di wilayah lain melalui kontrak kerja sama dengan BUMD DKI. Apa hasilnya? DKI mendapatkan pasokan pangan yang lebih kompetitif, sementara petani mendapatkan pasar yang stabil dengan harga yang adil. Kolaborasi antara DKI dan para petani ini menguntungkan semua pihak; masyarakat mendapatkan harga pangan yang lebih terjangkau, para petani memperoleh harga jual yang lebih baik untuk produk pertanian mereka, dan Pemprov DKI Jakarta berhasil menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan untuk rakyatnya,” tutur Anies.
Baca Juga: Dekat dengan Keluarga Santri, Anies Baswedan Terus Dapatkan Dukungan dari Pondok Pesantren
Sementara itu, Adinova Fauri, Peneliti Departemen Ekonomi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), menekankan bahwa calon presiden seharusnya memprioritaskan isu-isu terkait pangan, termasuk sisi pasokan, permintaan, dan harga, karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga bahan pangan pokok akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok ekonomi kelas bawah yang lebih terpukul.
Dia berharap para calon presiden dapat menyajikan solusi konkret untuk mengatasi potensi kenaikan harga pangan, terutama dengan mengingat situasi geopolitik global yang sedang memanas, seperti dampak perang Rusia – Ukraina di Laut Hitam.
Adinova berharap para calon presiden dapat mengusulkan gagasan nyata dalam mengatasi masalah pasokan bahan pangan pokok masyarakat, misalnya dengan memperkuat kolaborasi tripartit antara pemerintah, swasta, dan akademisi. Selain itu, inovasi teknologi juga perlu diperkenalkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap produksi panen. Hal lain yang harus diperbaiki adalah tata kelola data secara real-time, sehingga ketika terjadi kegagalan panen, impor dapat segera dilakukan untuk mengurangi risiko kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Dari sisi permintaan, menurut Adinova, program jaminan sosial harus diperkuat dan tepat sasaran. “Program jaminan sosial berfungsi sebagai pengaman dan dapat meminimalisir dampak kenaikan harga pangan terhadap daya beli masyarakat. Intervensi kebijakan harus tepat sasaran dan langsung menyentuh masyarakat yang membutuhkan, bukan berupa pengaturan harga atau kuota,” jelasnya. (ted)
