Politik Pemerintahan

Akademisi Sebut Cacat Prosedur SK Mutasi Pejabat di Pemkab Bojonegoro Tak Bisa Langsung Diganti

Bojonegoro (beritajatim.com) – Dosen Hukum Tata Usaha Negara Universitas Muhammadiyah Gresik, Muhammad Rokib mengatakan, kesalahan tulis dalam penetapan Surat Keputusan (SK) proses mutasi pejabat merupakan salah satu bentuk cacat prosedur.

Seperti yang dikatakan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro Aan Syahbana dalam surat keputusan mutasi pejabat pada 1 September 2023, surat nomor 821.2/136/412.301/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas.

Dalam surat itu, ada satu pejabat yang mendapat mutasi jabatan tumpang tindih. Adalah Eka Rahayu Prihantini yang sebelumnya menjabat Analis Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah dipindah menjabat Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kecamatan Balen.

Sedangkan jabatan tersebut sudah diisi Supriyadi dalam mutasi tanggal 23 Agustus 2023 sesuai Surat Keputusan Bupati Bojonegoro nomor 821.2/126/412.301/2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas. Hal itu dinilai hanya salah ketik, sehingga langsung diganti. Eka kemudian diganti mengisi jabatan Sekretaris Kelurahan Kadipaten.

Surat Keputusan ini, menurut Rokib, yang bisa mengeluarkan adalah pejabat yang memiliki wewenang, kalau di daerah bisa dilakukan bupati maupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). SK itu sifatnya lebih kongkrit, individual, dan final. Diperuntukkan bagi orang per orang, bukan peraturan yang bersifat umum.

“Kalau itu kemudian ada cacat prosedur bisa diperbaiki, misalnya salah penulisan itu juga masuk dalam cacat prosedur. Dalam proses perbaikan, harus mengeluarkan SK baru,” ujarnya, Jumat (01/09/2023).

Lebih lanjut, Rokib menjelaskan, kalau dalam hukum administrasi negara, ada namanya asas contrarius actus, yakni konsep hukum administrasi yang menyebutkan siapa pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya.

“Asas itu pada intinya, siapa yang membuat keputusan, pejabat itu juga yang berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya. Jadi jika ada kesalahan, tidak bisa hanya diganti saja,” lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah melakukan mutasi pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro. Dalam mutasi yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro itu ada sebanyak tujuh orang jabatan administrator, dan 23 jabatan pengawas.

Dari 23 pejabat dalam jabatan pengawas itu satu orang dimutasi untuk mengisi jabatan yang sudah ada pejabatnya. Sehingga tumpang tindih. Kepala BKPP menilai, tumpang tindih pejabat dalam satu jabatan itu karena salah tulis. Dan sudah diperbaiki, sehingga tidak perlu dilakukan pelantikan ulang. [lus/kun]

BACA JUGA: Mutasi Pejabat Pemkab Bojonegoro Tumpang Tindih


Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks



Apa Reaksi Anda?

Komentar