Politik Pemerintahan

Pilkada Gresik 2020

Ada Spanduk Larangan Kampanye di Tempat Ibadah

Gresik (beritajatim.com) – Kampanye para pasangan calon (Paslon) yang maju di Pilkada Gresik 2020, sudah dua pekan lebih berjalan. Para paslon pun memanfaatkan moment tersebut guna mensosialisasikan program-programnya ke masyarakat.

Cara yang dilakukan para paslon pun berbeda-beda. Ada yang bertatap muka langsung, dan apa pula yang memanfaatkan media daring. Dari sekian kampanye tersebut, ada beberapa masyarakat. Utamanya masyarakat Gresik Selatan yang melarang para paslon berkampanye di tempat ibadah (Masjid).

Tidak ingin politik dan ibadah dicampur aduk. Warga pun menuliskan spanduk bertuliskan ‘Warga Menolak Kampanye di Tempat Ibadah, Rumah Ibadah Kami Bukan Tempat Berpolitik” di sejumlah masjid di tiga Kecamatan. Yakni, Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Balongpanggang. Hal ini dilakukan warga sebagai bentuk antisipasi terhadap kampanye di rumah ibadah.

“Spanduk ini kita pasang sebagai antisipasi warga terhadap segala bentuk kampanye di tempat ibadah, kita ingin menjaga tempat ibadah kita,” ujar Joko (40), salah satu warga Kecamatan Benjeng, Jumat (23/10/2020).

Lebih lanjut, Joko mengungkapkan bahwa masyarakat sudah paham jika seorang cabup di masa kampanye sedang tausiyah di masjid tentu tidak lepas dari kepentingan politik. Oleh karena itu, ia bersama warga berinisiatif memasang spanduk imbauan larangan kampanye di rumah ibadah. “Kesadaran warga sudah sangat tinggi, dan bisa membedakan mana yang benar-benar tausiyah dan mana yang berpotensi kampanye,” tuturnya.

Hal senada disampaikan warga asal Kecamatan Balongpanggang, M. Arief Syaifullah (48) mengatakan, terkait dengan ini warga tidak ada maksud melarang siapapun untuk bertausiyah. Hanya saja, pemasangan spanduk lebih pada sikap antisipasi warga di moment pilkada sekaligus warga ingin menjaga tempat ibadah steril dari unsur politik.

“Sekarang musim pilkada, kami ingin menjaga tempat ibadah kami dari segala bentuk kampanye politik, silahkan bertausiyah asal tidak membahas politik apalagi paslon yang hadir, karena itu biasanya akan berpengaruh pada pembahasan politik,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut secara terpisah, Kordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu Gresik, Ahmad Nadhori menuturkan, secara prinsip pihaknya tidak melarang paslon untuk melakukan pengajian, tausiyah, berjamaah maupun kegiatan ibadah yang lain di masjid ataupun musholla. Bawaslu melarang kegiatan kampanye ditempat ibadah, karena itu jelas-jelas melanggar aturan.

“Kalau kampanye itu diduga berpotensi melanggar, maka dilakukan pencegahan, karena pengawasan dan pencegahan sudah menjadi wewenang kami, dan sesuai aturan bahwa ada beberapa tempat yang dilarang untuk dijadikan tempat kampanye, seperti menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nadhori mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh warga di Gresik Selatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kampanye ditempat ibadah dengan memasang spanduk berisi imbauan larangan berkampanye di masjid-masjid. “Kami sangat apresiasi, dan upaya itu membuktikan bahwa kesadaran politik masyarakat sudah tinggi,” tandasnya.

Seperti diketahui, larangan kampanye ditempat ibadah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 23 Tahun 2018 pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Jika para calon kepala daerah atau tim sukses melanggar maka berdasarkan Pasal 76 ayat (3) PKPU Nomor 23 Tahun 2018 disebutkan pelanggaran terhadap larangan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dikenai sanksi peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan. [dny/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar