Politik Pemerintahan

5 ASN Ajukan Banding Sanksi dari Bupati Jember ke Gubernur

Achmad Cholily, kuasa hukum lima ASN Jember

Jember (beritajatim.com) – Lima orang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan banding administrasi ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Badan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) atas sanksi yang dijatuhkan Bupati Faida.

Mereka adalah Mirfano (Sekretaris Daerah), Arismaya Parahita (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Eko Heru Sunarsono (Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa), RuslanAbdulgani (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), danIndah Dwi Joeniastoeti (Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi Kabupaten Jember).

Mirfano dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. Sementara empat ASN lainnya dijatuhi sanksi pembebasan dari jabatan. Semua surat keputusan sanksi tersebut diterima pada 23 Januari 2021. Namun dalam surat itu tidak ada tanggal sebagaimana layaknya sebuah surat keputusan dan hanya tertulis Januari 2021.

“Keputusan tata usaha negara (beschikking) yang dikeluarkan Faida itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksana UU administrasi pemerintahan,” kata Achmad Cholily, kuasa hukum lima ASN itu, Selasa (26/1/2021). Selain itu tanpa tanggal penetapan, surat keputusan itu cacat prosedur.

Lima ASN sudah mengajukan keberatan kepada Bupati Faida. Karena ditolak, maka mereka melakukan banding ke gubernur. “Saya yakin keberatan kami akan diterima (oleh gubernur),” kata Cholily.

Sepuluh hari kerja setelah diterimanya surat itu, maka gubernur harus memberikan jawaban. Jika tidak, maka keberatan itu diterima. Namun jika gubernur menolak banding administrasi ini, maka baru mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Cholily, sejak pihaknya mengajukan surat keberatan, maka surat keputusan sanksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. “Mereka (lima ASN) itu tetap bekerja, sampai ada keputusan berkuatan hukum tetap. Undang-undang diatur biar jadi bupati, jadi kepala, jadi atasan tidak semena-mena kepada bawahannya,” katanya. [wir/suf]



Apa Reaksi Anda?

Komentar