Surabaya (beritajatim.com) – Meski mendapat perlawanan dari ratusan massa, namun juru sita Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sukses melakukan eksekusi tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Kenjeran Nomor 340A, Surabaya, Rabu (6/3/2024).
Ratusan massa berusaha menahan agar petugas tidak bisa masuk ke objek eksekusi, namun ratusan aparat kepolisian dan TNI berhasil mengawal hingga juru sita sukses membacakan surat perintah eksekusi berdasarkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Petugas sempat kesulitan untuk masuk ke lokasi bangunan yang dieksekusi. Pasalnya pintu masuk bangunan dipasangai dua truk tronton besar.
Setelah beberapa menit kemudian, upaya juru sita masuk ke bangunan berupa gudang tersebut membuahkan hasil. Petugas membuka paksa pintu gerbang gudang dengan cara mencongkel menggunakan linggis.
“Kami berhasil masuk setelah melinggis pintu besi gerbang gudang. Kami berhasil masuk setelah 1 jam melakukan negosiasi dengan pihak termohon. Termohon eksekusi menolak eksekusi karena merasa telah membeli tanah dan bangunan tersebut secara benar dan sedang ada gugatan perlawanan,” kata Ferry, juru sita PN Surabaya.
Sementara itu, Satriya Ardyrespati Wicaksana, kuasa hukum Enny Widjaja dan Ratna Widjaja selaku pemohon eksekusi mengatakan, eksekusi yang dilakukan telah jelas dasar hukumnya.
“Jadi kita tidak melakukan eksekusi ini secara ilegal, karena kami melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Karena sudah terbukti di persidangan di tingkat PN , tingkat banding, tingkat kasasi bahwa semua menyatakan obyek ini milik sah klien kami yaitu milik Wijaja,” jelasnya.
Jika ada upaya gugatan perlawanan eksekusi dan PK, hal itu tidak menangguhkan proses eksekusi. “Jadi eksekusi ini bisa tetap dijalankan, terlebih lagi eksekusi ini kan lanjutan setelah adanya eksekusi pertama kemarin,” terangnya.
Beryl Cholif Arrachman, yang juga kuasa hukum pemohon menambahkan, gugatan perlawanan dan upaya hukum PK merupakan alasan klasik untuk menunda proses eksekusi. “Justru kalau eksekusi dihalang-halangi itu adalah tindakan perlawanan hukum. Ada ancaman pidananya. Forumnya sekarang bukan bahas soal materi, materi hanya di pengadilan,” katanya. [uci/ted]
