Tuban (beritajatim.com) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban gelar aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban menyoroti soal pelayanan kesehatan di Puskesmas Plumpang yang sempat viral pada bulan lalu. Rabu (26/02/2025).
PMII yang menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Plumpang ini menunjukkan lemahnya pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban khususnya kepada masyarakat miskin.
Menurut Ketua PMII Tuban Ahmad Waffa Amrillah bahwa pihaknya sudah pernah melakukan aksi perihal pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban, dulu pernah ada kasus masyarakat miskin tidak dilayani dengan baik dan tidak mendapatkan SPM.
“Kami sudah melakukan audiensi soal itu, namun ini terjadi lagi soal pelayanan kesehatan di Kabupaten Tuban,” ujar Waffa sapanya.
Lanjut, Waffa berharap kasus di Puskesmas Plumpang menjadikan Kabupaten Tuban khususnya di pelayanan kesehatan harus berbenah.
“Selain itu, kami juga menyoroti soal pembangunan infrastruktur yang molor dan pembangunan irigasi yang rusak ini menandakan kurangnya perencanaan dan perlu dikaji ulang,” kata Waffa.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Tuban, Esti Surahmi menjelaskan, bahwa terkait dengan persoalan di Puskesmas Plumpang sudah terselesaikan dengan baik.
“Yang di Plumpang sudah bagus, monggo kalau mau dicek lagi, Insya Allah sudah banyak perbaikan, pasiennya tambah banyak,” tutur Esti Surahmi.
Wanita yang akrab disapa Esti ini juga menyampaikan, bahwa terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat miskin justru di Puskesmas tidak perlu bayar, asalkan tidak ada tindakan.
“Jadi katakanlah, periksa gigi kalau ada tindakan cabut gigi maka pasien dibebankan untuk bayar itu sudah diatur dan tertuang di Perda,” terang Esti sapanya.
Pasien juga tinggal menunjukkan KTP apabila warga Tuban maka bisa dilayani dengan gratis asalkan tidak ada tindakan dan apabila memiliki BPJS untuk mendapatkan obat tidak perlu bayar.
“Kemudian, untuk jaminan kesehatan mekanismenya kan sudah jelas untuk masyarakat miskin juga, apabila tiba-tiba dinonaktifkan itu dari Kementerian Sosial, namun sebetulnya kita punya solusi ya bagi masyarakat miskin kita bisa berikan SPM,” tutup Esti saat menjelaskan kepada para pendemo. [ayu/ian]
