Malang (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menegaskan dirinya akan mengikuti instruksi Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Hal itu disampaikan usai Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana di Wilayah Jawa Timur dan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi Tahun 2023 – 2024 di Kantor BPSDM Jatim, Surabaya, pada Senin, (9/10/2023) kemarin.
Beberapa poin penting dari arahan Gubernur saat rakor adalah kepala daerah diminta untuk memanfaatkan cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kebutuhan pangan masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat harus terpenuhi, dengan memanfaatkan CBP maka kebutuhan pangan masyarakat akan aman. Kami akan segera pelajari ketentuan yang berlaku untuk segera menjalankan instruksi tersebut,” ujar Wahyu.
Poin penting lainnya adalah untuk segera melakukan normalisasi pada sungai-sungai dan saluran air. Wahyu akan meminta organisasi perangkat daerah yang berwenang melakukan tugas-tugas itu.
BACA JUGA: Pj Wali Kota Malang Ingin Perkantoran Terpadu Jaga Kualitas Pelayanan Publik
“Pengerukan sungai dan saluran air tersebut penting dilakukan karena kita juga akan segera menghadapi La Nina. Kami akan instruksikan Perangkat Derah terkait untuk melaksanakannya,” ujar Wahyu.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dan dihadiri oleh para walikota dan bupati serta Kalak BPBD kota/kabupaten se Jawa Timur.
Dalam rakor itu, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, saat ini Jatim tengah menghadapi krisis dampak dari kekeringan. Salah satu dampak terasa adalah musim panen padi yang menurun.
Hal tersebut kemudian menyebabkan harga beras di pasar meningkat melampaui harga eceran tertinggi (HET) zona I Jawa yakni Rp10.900 per kilogram.
“Cadangan beras pemerintah (CBP) cukup, kalau bisa dimanfaatkan 100 ton saja bisa memberi solusi untuk mengatasi bagi yang terdampak,” imbuh Khofifah.
BACA JUGA: Pj Wali Kota Malang Pastikan Proses Percepat Penerbitan Kartu Kredit Indonesia
Karena itu, dengan status tanggap darurat kekeringan maka daerah diharapkan menggelontorkan CBP yang ada.
“Kalau di SK Tanggap Darurat oleh bupati/walikota, maka mereka punya hak mendapat CBP tinggal mengajukan saja ke bulog terdekat. Itukan sudah sistem nasional,” tutur Khofifah.
Nah, apabila 100 ton habis, lanjut Khofifah, maka pemerintah daerah dapat mengajukan ke Pemprov Jatim untuk menggunakan jatah provinsi. Dia tidak ingin melihat masyarakat kelaparan.
Khofifah juga berpesan kepada seluruh kepala daerah agar terus melakukan upaya-upaya mitigasi baik menghadapi dampak el nino saat ini dan sekaligus mengantisipasi dampak la nina yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Sedangkan Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan, rakor ini untuk membantu Jawa Timur yang terdampak besar kekeringan ekstrem yang diakibatkan oleh musim kemarau El Nino. Dalam beberapa bulan, tercatat sudah ada 21 kabupaten/kota yang mengalami kekeringan ekstrem.
“Jatim menghadapi el nino kekeringan ekstrem. Di Jatim 21 kabupaten/kota menderita kekeringan dan banyak hari tanpa hujan di atas dua minggu, sehingga banyak kekurangan air,” kata Suharyanto. (luc/nap)
